Yayasan Pilar Purbalingga Minta Pemkab Taati UU no 8 Tahun 2016

By: On: Dibaca: dibaca 7.18Rbx
Yayasan Pilar Purbalingga Minta Pemkab Taati UU no 8 Tahun 2016

 

Sesuai UU no 8 Tahun 2016, setiap lembaga pemerintah harus mempekerjakan 2 persen pegawai penyandang disabilitas dan setiap lembaga swasta harus mempekerjakan 1 persen pegawai penyandang disabilitas. Namun kenyataannya, banyak instansi pemerintah dan lembaga swasta di Kabupaten Purbalingga belum mentaati perintah undang-undang tersebut.

Ketua Yayasan Pilar Purbalingga mengingatkan, perlu peningkatan kegiatan sosialisasinya agar masyarakat terutama kalangan pengusaha dan pemerintah mendapat pemahaman yang baik tentang perintah UU no 8 tahun 2016.

“UU no 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas memang mengatur, 1 persen tenaga penyandang disabilitas bekerja di perusahan swasta dan 2 persen di lembaga atau instansi pemerintah. Namun, di Kabupaten Purbalingga belum terlaksana,”ungkapnya

Yuni menambahkan, banyak perusahan swasta sepertinya belum paham akan adanya aturan UU no 8 Tahun 2016. Karena itu, memang perlu sosialisasi lagi UU no 8 tahun 2016 itu. Perlu ditingkatkan kegiatan sosialisasinya, baik lembaga-lembaga swadaya masyarakat dan media massa untuk membantu mensoisalisasikan aturan ini

“Pemerintah Kabupaten Purbalingga perlu menyusun draf rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang penyandang disabilitas. Hanya saja, penyusunan drafnya harus melibatkan organisasi penyandang disabilitas”’ungkapnya.(mahendra yudhi krisnha)

No Responses

Leave a Reply

error: Content is protected !!