Menu
Media Online Terpercaya

Wacana Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai Ditolak Sejumlah Pihak

  • Share

Wacana kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) mendapat penolakan oleh sejumlah pihak. Jika tarif PPN sebesar 15 persen berlaku di tahun depan, maka penjualan barang dan jasa akan menurun karena inflasi.

Akibatnya, profitabilitas korporasi bisa loyo, bahkan tidak menuntut kemungkinan akan menyebabkan pemutusan hubungan kerja. Namun, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati beralasan menaikan tarif PPN bertujuan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak, sehingga harapannya bisa mencapai target 2022.

“Adapun dalam rencana postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022, otoritas mematok outlook penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.499,3 triliun hingga Rp 1.528,7 triliun,” kata Menkeu Sri Mulyani dalam Musyarawah Perencanaan Pembangunan Nasional 2021, Selasa (4 Mei 2021).

Ia merinci, angka tersebut 8,37 persen hingga 8,42 persen year on year (yoy) dari proyeksi penerimaan perpajakan tahun ini senilai Rp 1.444,5 triliun.   Kenaikan tarif PPN akan dibahas dalam Undang-Undang (UU) ke depan.

Adapun dalam Undang-Undang (UU) Nomor 42 tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah mengisyaratkan tarif PPN dapat berada di kisaran 5-15 persen.

“Artinya, meskipun saat ini pemerintah telah menetapkan tarif PPN 10 persen, pemberlakuan tarif 15 persen bisa diterapkan apabila ada peraturan pemerintah (PP) terkait atau revisi UU 42/2009,” katanya.

 

 

 

  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *