Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto dan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum Kemaritiman (Menko Kemaritiman) Luhut Binsar Panjaitan dinilai sudah tidak pantas lagi masuk dalam kabinet, yang akan dibentuk Joko Widodo alias Jokowi di periode kedua pemerintahannya.
” Pak Jokowi nggak usah percaya lagi dengan timnya sekarang. Ini buruk sekali, saya pikir ini yang harus diganti, demokrasi terancam. Pak Jokowi tidak merangkul menteri-menteri yang kinerja buruk saat menjadi pembantu presiden di Kabinet Jilid I,” tutur Analis Politik Universitas Islam Indonesia (UII) Geradi Yudhistira, Rabu (9 Oktober 2019).
Menko Polhukam saat ini, Wiranto menjadi salah satu sorotannya. Menurut Geradi, Wiranto telah telanjur dianggap sebagai musuh oleh sejumlah pihak, sejak 1998 hingga 2019.
“Di medsos ada yang menyatakan dari dulu zaman 98 sampai dengan 2019 ini musuhnya tetap sama, Wiranto,” katanya.
Geradi berharap Presiden Jokowi tidak melibatkan Wiranto dalam pemerintahannya di periode kedua.
Bukan hanya Wiranto, Menko Kemaritiman Luhut Panjaitan juga tak lepas dari sorotan Geradi. Luhut yang dianggap sebagai menteri segala urusan.
“Saya mau minta kepada Pak Jokowi, satu Pak Wiranto. Yang kedua LBP, jangan diberikan porsi lagi untuk mengatur negara,” tegasnya.
Geradi mengatakan, kedua sosok tersebut tidak bisa mengatur manajemen konflik secara baik. Misalnya kata Geradi seringnya blunder saat mengambil kebijakan yang tidak dibutuhkan.
“Berapa kali kan blunder, kebijakan itu diambil tidak dengan kebutuhan, matiin internet terus statement-statement seperti itu terus korban terserah mau menyebut korban atau enggak itu terserah. Itu korban di Papua, buruk sekali manajemen konfliknya,” paparnya.