Warga Kota Bekasi diminta melapor apabila mengetahui praktik pungutan liar dalam pembuatan KTP elektronik. Saat ini, blangko KTP elektronik masih langka di Bekasi. Sementara sekitar 70.000 warga Kota Bekasi belum mendapatkan e-KTP.
Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengatakan, sekitar 70.000 warganya masih membawa suket (surat keterangan pengganti KTP elektronik) ke mana-mana. Sementara itu, suplai blangko e-KTP dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) hanya sekitar 500 keping per bulan.
“Pungutan liar enggak boleh. Kalau ada yang begitu, laporkan!” tegas Rahmat Effendi kepada cyber media lintas24.com di RSUD Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi, Rabu petang (23 Oktober 2019).
Rahmat Effendi tak menampik jika ada saja celah transaksi haram akibat langkanya blangko e-KTP saat ini. Misalnya, membayar agar lebih cepat diproses.
“Nah kalau begitu terjadi kan berarti dia (pejabat) ada megang (blangko), tapi (penerbitan) blangkonya dibatasi buat sesuatu, yaitu ada permainan itu,” jelasnya