Aparat Kepolisian diharapkan bisa menemukan pihak yang menjadi penyebab kerusuhan di Papua Barat dan Harus proporsional dalam melakukan penegakan hukum. Salah satunya dengan tidak melibatkan kelompok di luar aparat saat melakukan penegakan hukum.
“Saya harapkan agar aparat keamanan kita andaikan ada pelanggaran hukum yang dilakukan siapapun, mahasiswa Papua misalnya, penegakkan hukum dilakukan proporsional dan profesional tanpa perlu libatkan kelompok masyarakat, pribadi atau oknum siapapun, dengan atas namakan apapun,” tutur Wakil Gubernur Papua Barat, Muhammad Lakotani, Kamis (22 Agustsu 2019).
Lakotani juga menyebut situasi di Papua Barat sudah aman dan kondusif. Namun, dia belum bisa memastikan berapa kerugian akibat kerusuhan yang terjadi beberapa waktu lalu.
“(Kerugian) sedang dihitung, prediksi belum ya,” ujar Lakotani.
Sebelumnya, unjuk rasa berujung aksi anarkis pecah di Kota Sorong dan kota-kota lainnya di Papua Barat pada Senin (19/8). Aksi anarkis ini diduga buntut keributan mahasiswa Papua di Malang dan Surabaya dengan kelompok massa dan aparat.
Di Kota Sorong sendiri, warga membakar bangunan gedung DPRD dan lembaga permasyarakatan (lapas), memecahkan kaca-kaca bandara dan polsek, serta memblokade jalan.