by

Terminal Kota Bekasi Bakal Dipindah

-Uncategorized-60 views

Pembangunan terminal induk tipe A di di Kelurahan Jatiwarna, Kecamatan Jatiasih sangat mendesak. Pasalnya, terminal tipe B seluas 1,2 hektare yang saat ini berada di Jalan Cut Meutia Kecamatan Bekasi Timur, dianggap sudah tidak layak digunakan melayani masyarakat.

“Kalau secara administrasi, Terminal Induk Bekasi saat ini merupakan tipe B, tapi dimanfaatkan layaknya terminal tipe A karena angkutan antar kota antar provinsi (AKAP) masuk juga ke terminal,” ungkap Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Yayan Yuliana.

Yayan menambahkan, kondisi terminal induk bekasi yang ada saat ini juga sudah padat. Selain bus AKAP, terminal melayani juga angkutan perkotaan lainnya seperti mikrolet hingga bajaj. Atas dasar itulah, pemindahan terminal dari Bekasi Timur ke Jatiasih sangat tepat.

Menurut dia, selain memanfaatkan lahan dari pengembang, pemilihan lokasi terminal baru di Kelurahan Jatiwarna, Kecamatan Jatiasih juga karena berdekatan dengan Tol Jakarta Outer Ring Road. Posisinya sangat memudahkan angkutan umum jenis AKAP yang biasanya melintasi tol saat perjalanan.

“Pembangunan terminal di pinggir ruas tol juga untuk mengurangi beban jalan arteri yang biasa dilintasi oleh kendaraan besar seperti bus,” katanya

Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan  Daerah Kota Bekasi, Erwin Guwinda menuturkan, pemerintah Kota Bekasi memastikan lahan pembangunan Terminal Baru Tipe A di Kelurahan Jatiwarna, Kecamatan Jatiasih, seluas lima hektare diperoleh dari pihak swasta. Sementara, pembangunan fisiknya akan dilakukan oleh Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek pada Kementerian Perhubungan.

“Rencana pembangunan sebetulnya sudah sejak tahun 2010. Tugas Pemkot Bekasi hanya mencari lahannya, sedangkan untuk fisiknya dari kementerian. Kalau pembebasan lahan, kami terbentur anggaran, sehingga lebih memilih manfaatkan lahan fasilitas sosial dan fasilitas umum dari pengembang,” katanya.

Ia mengatakan, pembangunan fisik yang menjadi kewenangan kementerian diprediksi baru bisa dilakukan pada awal tahun 2020.

“Sebab untuk tahun ini, kementerian sedang mematangkan dan meninjau kembali hasil FS dan DED yang diterbitkan pemerintah daerah pada 2010,”ungkapnya.

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *