by

Soal THR, Perusahaan Di Purbalingga Wajib Patuhi Permennakertran

-Uncategorized-64 views

Sesuai Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Bagi Pekerja di Perusahaan, setiap pekerja atau buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih mendapat 1 (satu) bulan upah.

Selanjutnya, bagi pekerja yang mempunyai masa kerja kurang dari 12 bulan diberikan secara proporsional sesuai masa kerja. Besaran dihitung dengan rumus masa kerja dibagi 12 bulan dikalikan upah satu bulan.

Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Dinas Tenaga Kerja (Dinnaker) Kabupaten Purbalingga, Tukimin mengatakan, Dinaker bakal melakukan sosialisasi dan inspeksi ke perusahaan pada hari ke delapan Ramadan. Hal itu untuk memastikan Tunjangan Hari Raya (THR) dibayarkan ke setiap karyawannya.

“THR maksimal diberikan pada H-7 lebaran. Skema besaran THR tidak berubah dari aturan sebelumnya. Hari ke delapan puasa nanti kita muter ke perusahaan dan toko untuk sosialisasi tentang THR yang harus dibayarkan H-7 Lebaran,” katanya.

Terpisah, Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Purbalingga, Mulyono mengatakan selama ini THR lancar dibayarkan. Tidak ada tunggakan dari perusahaan yang telat membayar THR. Meski demikian, dia meminta Pemerintah Kabupaten rutin memantau jauh-juah hari sebelum ramadhan. Sehingga, tidak ada alasan bagi perusahaan untuk telat atau tidak membayar THR karena kurang persiapan.

“Kami berharap Pemkab benar-benar memantau besaran THR nanti dibayarkan sesuai peraturan. Tidak ada alasan mengurangi THR karena sepi omset atau apa pun,” katanya.

 

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *