by

Sidang PK Baasyir Digelar, Polisi Kerahkan 1.164 Personel

-Uncategorized-52 views

Sidang PK Baasyir 09Sidang PK Baasyir 07Sidang PK Baasyir 05Sidang PK Baasyir 17

CILACAP – Sidang Peninjauan Kembali (PK) dengan terpidana terorisme Ustadz Abu Bakar Baasyir akhirnya digelar di Pengadilan Negeri (PN) Cilacap, Selasa (12/1), berlangsung relatif lancar dan kondusif.

Ketua Tim Penasihat Hukum Abu Bakar Baasyir, Achmad Michdan mengaku puas karena bisa menunjukkan sejumlah bukti baru.

Sehingga, imbuh Michdan, Mahkamah Agung (MA) pantas menerima PK Abu Bakar Baasyir dan membebaskannya. Sebab, pertimbangan hukum yang dinilai keliru.

Dalam pembacaan memori PK dikatakan, berdasarkan pertimbangan hakim tidak memberikan pertimbangan mengenai aturan dan para saksi harus dihadirkan secara langsung dalam persidangan bukan melalui teleconference.

“Pertimbangan selanjutnya, dalam kasus pelatihan militer di Aceh, Abu Bakar Baasyir tidak menjadi otak dari kegiatan tersebut bahkan tidak mengetahuinya,” tegasnya.

Selain itu, Abu Bakar Baasyir hanya melakukan penghimpunan dana untuk masyarakat muslim baik di dalam maupun luar negerti, termasuk Palestina, dan bukan dana untuk terorisme.

Sidang yang dimulai pukul 09.00 WIB berakhir pukul 10.30 WIB.

Agenda sidang kali ini mengagendakan pembacaan memori PK oleh tim penasihat hukum.

Majelis hakim dalam sidang PK kali ini diketuai Nyoto Hindaryanto serta beranggotakan Zulkarnaen dan Akhmad Budiman dengan Jaksa Penuntut Umum diketuai oleh Mayasari.

Sementara itu, ratusan pendukung Abu Bakar Baasyir memadati kompleks PN Cilacap sejak pukul 07.00 WIB.

Mereka yang tidak tertampung di ruang sidang utama Wijayakusuma berkumpul di tenda yang ditempatkan di halaman parkir pengadilan.

Di dalam tenda ditempatkan sebuah layar besar dan satu unit televisi yang menampilkan jalannya proses persidangan.

Sempat terjadi kericuhan di pintu masuk ketika sebagian pendukung Abu Bakar Baasyir meminta masuk ruang sidang, namun polisi melarangnya karena keterbatasan kapasitas ruang sidang.

Kericuhan tidak berlanjut dan situasi kondusif sampai akhir persidangan.

Majelis hakim memutuskan menunda persidangan PK ini hingga Selasa (26/1) mendatang, dengan agenda mendengarkan tanggapan Jaksa Penuntut Umum (JPU) atas memori PK.

Sementara itu, Polres Cilacap memperketat penjagaan di sekitar PN Cilacap sebagai lokasi sidang PK dengan terpidana Ustadz Abu Bakar Baasyir.

Malam sebelumnya, Tim Gegana Sat Brimob Polda Jateng dibantu anjing pelacak unit K-9 Polres Cilacap melaksanakan sterilisasi PN Cilacap.

Selanjutnya jalur di depan PN Cilacap ditutup dan sterilisasi dari kegiatan masyarakat demi kelancaran dan ketertiban selama sidang.

Anggota Dit Pam Obvit Polda Jateng dibantu Polwan Polres Cilacap  memeriksa setiap pengunjung yang memasuki ruang sidang termasuk awak media.

Ustad Abu Bakar Baasyir menggunakan mobil Baracuda Brimob, tiba di Pengadilan Negeri Cilacap pukul 08.45 WIB dengan pengawalan ketat dari Lapas Batu Nusakambangan.

Kapolres merinci pengamanan di komplek pengadilan diberlakukan personil secara berlapis.

“Kami melakukan pengamanan terbuka dan tertutup melibatkan lebih dari 1.164 angota Kepolisian dan 200 personil TNI. Selain fokus mengamankan di PN Cilacap Polres juga mengamankan objek-objek vital di Cilacap” ungkapnya.

Di depan Pengadilan ditempatkan personel lantas dan dalmas, dan di dalam halaman sidang anggota Brimob dibantu TNI mengamankan pengunjung sidang.

Di depan ruang sidang puluhan anggota Brimob berjaga-jaga selama sidang berlangsung.

Dalam persidangan, terpidana kasus terorisme Abu Bakar Baasyir dalam memori PK yang dibacakan secara bergantian oleh tim penasihat hukumnya, mengaku tidak tahu ada latihan militer di Aceh.

“Pemohon PK atau terdakwa baru mengetahui adanya latihan militer di Aceh setelah diperlihatkan oleh saksi Lutfi Haidaroh. Diperlihatkan video latihan militer yang sebelumnya video tersebut telah lama beredar di masyarakat,” kata salah seorang anggota tim penasihat hukum Baasyir, yakni Mahendradatta.

Memori PK tersebut dibacakan secara bergantian oleh Achmad Michdan dan Mahendradatta.

Sidang tersebut juga menghadirkan jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang terdiri atas Mayasari, Nana Wiyana, dan Rahmat Sori.

Lebih lanjut, Mahendratta mengatakan bahwa pada saat itu Baasyir tidak menyetujui adanya latihan militer dengan menggunakan senjata sebagaimana dalam sebutan i’dad.

I’dad adalah persiapan untuk membela agama, termasuk bela negara atau bela diri sebagai bentuk tindakan pertahanan diri.

Menurut dia, kegiatan tersebut merupakan latihan bela agama atau negara apabila sewaktu-waktu mendapatkan serangan dari pihak musuh yang menyerang menggunakan kekerasan.

“Pemohon PK sudah sepuh, tidak memungkinkan lagi sebagai peserta latihan militer. Sehingga tidak patut pemohon PK dijatuhi pidana lebih berat dari empat terpidana yang mempunyai peran lebih besar dalam latihan militer,” imbuhnya.

Dia mencontohkan terpidana Lutfi Haidaroh alias Ubaid yang dihukum 10 tahun penjara karena memiliki peran sebagai pengumpul atau bendahara dari latihan militer di Aceh, terpidana Deni Suranto yang merupakan Sekretaris Jama’ah Ansharut Tauhid (JAT) Pusat dan menjadi peserta pelatihan di Aceh dihukum 12 tahun penjara, terpidana Agus Kasdianto selaku peserta pelatihan dihukum selama 9 tahun, serta terpidana Joko Sulistyo alias Mahfud selaku peserta dan pelatih pada pelatihan di Aceh dihukum 14 tahun penjara termasuk Komarudin dihukum pidana 10 tahun penjara.

Sementara peran pemohon PK, berdasarkan fakta persidangan tingkat pertama adalah infak fisabilillah untuk kepentingan i’dad, bukan untuk terorisme namun dipidana 15 tahun penjara.

Menurut dia, pemohon PK berperan menghimpun dana untuk infak bagi korban atau kaum muslimin di Palestina.

Untuk itu, Mahendradatta mengharapkan Majelis Hakim Agung berkenan menerima permohonan PK yang diajukan Baasyir, membatalkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2442 K/Pid.Sus/2011 tanggal 27 Februari 2012, mengadili kembali, dan menyatakan pemohon PK dibebaskan dari segala dakwaan serta merehabilitasi dan mengembalikan hak-haknya secara penuh seperti semula.

Juga, memerintahkan pemohon PK agar segera dilepaskan dari lembaga pemasyarakatan dan menghukum jaksa penuntut umum untuk membayar biaya perkara.

Usai pembacaan memori PK, Baasyir berkesempatan membacakan keterangan tambahan terkait PK yang dia ajukan.

Dalam keterangan tambahan tersebut, Baasyir mengutip sejumlah surat dalam Al-Quran dan hadits Nabi Muhammad SAW.

Setelah mendengarkan keterangan tambahan tersebut, majelis hakim mempersilakan jaksa penuntut umum untuk memberikan tanggapan.

Oleh karena adanya keterangan tambahan dari Baasyir, jaksa memohon kepada majelis hakim untuk memberi waktu selama dua pekan guna menyusun tanggapan tersebut.

Terkait hal itu, majelis hakim memutuskan sidang dilanjutkan pada tanggal 26 Januari 2016 untuk mendengarkan tanggapan dari jaksa dan keterangan dari saksi yang diajukan penasihat hukum.

Terpisah, Kapolres Cilacap AKBP Ulung Sampurna Jaya mengatakan, pengamanan sidang lanjutan PK yang diajukan Abu Bakar Baasyir, bakal ditingkatkan.

“Untuk sidang selanjutnya, pengamanan akan lebih diperketat dan kemungkinan besar akan ada tambahan personel pengamanan. Kita akan tetap mengantisipasi dan akan lebih ketat, teknisnya seperti apa, nanti,” katanya usai memantau pengamanan sidang di PN Cilacap.

Terkait pengamanan terhadap sidang pada Selasa (12/1) yang terlihat sangat ketat, dia mengatakan bahwa hal itu dilakukan untuk mengamankan seluruh yang hadir dalam persidangan, dan pihaknya mengerahkan sebanyak 1.164 personel gabungan yang melakukan pengamanan secara terbuka maupun tertutup.

Menurut dia, seluruh personel itu ditempatkan di titik-titik tertentu, mulai dari Pulau Nusakambangan, Dermaga Wijayapura, hingga PN Cilacap.

Selain itu, pengamanan juga dilakukan di sejumlah objek vital termasuk wilayah perairan.

“Ini untuk pengamanan kita semua, baik bagi Abu Bakar Baasyir, masyarakat yang datang dan masyarakat sekitar,” tandasnya.

Dari pantauan Lintas24.com, pengamanan PN Cilacap dilakukan secara berlapis karena setiap pengunjung yang memasuki halaman kantor pengadilan itu harus menjalani pemeriksaan badan dan barang bawaan oleh petugas di pintu gerbang.

Kendati telah diperiksa di pintu gerbang, pengunjung sidang juga harus menjalani pemeriksaan di pintu masuk gedung PN Cilacap.

Selain itu, ruas Jalan Letjen Suprapto yang berada di depan PN Cilacap juga ditutup oleh petugas.

Bahkan, di simpang tiga Jalan Letjen Suprapto yang berdekatan dengan perlintasan kereta api, petugas Polres Cilacap bersama Brimob Polda Jateng memasang barikade kawat berduri dan menempatkan tiga unit kendaraan water canon. (estanto)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *