Rumah sakit di Jawa Tengah dilarang menolak pasien miskin. Pasalnya, pelayanan kesehatan harus mengutamakan sisi kemanusiaan. Bahkan, Ganjar mengatakan, selain tidak boleh menanyakan agama, alat kelamin dan suku, pihak rumah sakit dilarang menanyakan ‘isi dompet’ pasien.
“Pihak rumah sakit dilarang menanyakan ‘isi dompet’ pasien. Jangan pernah menolak pasien miskin.Itu berlaku untuk seluruh rumah sakit. Kami titip, jaga integritas,” pesan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo saat memberi pengarahan kepada jajaran direksi rumah sakit RSUD Prof Dr Margono Soekarjo Purwokerto, Selasa (21 Januari 2020).
Ia menambahkan, dua hal yang harus diutamakan dalam pelayanan kesehatan adalah cepat dan mudah. Untuk itu, sistem rujukan yang selama ini diterapkan diharapkan agar dihapus. Selain memotong rantai birokrasi, dengan pemotongan sistem itu pelayanan kesehatan dianggap bisa lebih cepat.
“Rujukan itu membosankan. Sistem rujukannya mesti diubah. Yang begini-begini ini akan memotong rantai-rantai birokrasi dan penanganan kesehatan bisa cepat,” kata Ganjar.
Untuk itu Ganjar mendorong terciptanya inovasi di seluruh rumah sakit, terutama yang dimiliki Pemprov Jateng. Pihaknya telah berkonsultasi dengan BPJS untuk merealisasikan hal tersebut. Bahkan beberapa rumah sakit telah menawarkan konsep pelaksanaan inovasi rujukan itu.
“Sudah dibicarakan dengan BPJS dan sekarang rumah sakit sedang mencoba suatu sistem yang terintegrasi, apakah membuat kantor bersama atau meja bersama untuk disampaikan. Kemarin beberapa rumah sakit punya gambaran karena memang punya pengalaman,” tuturnya
Ia berpesan, jika pun ada warga yang tidak memiliki kartu BPJS, diharapkan agar direksi baru di RS Margono membuat satu manajemen yang bisa mengakomodasi mereka.
“Harapannya, agar masyarakat merasa dibantu dan dipermudah. Ada cara-cara mereka yang bisa dilakukan sendiri dengan iuran, BAZNAS dan sebagainya. Untuk yang biasanya belum punya BPJS dan tidak mampu kita bantu. Kita bergotong royong,” tuturnya