Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) meminta penyaluran bantuan sosial (bansos) dilakukan dengan cepat dan tepat sasaran. Penyaluran bansos harus segera dilakukan tanpa terhalang masalah administrasi kependudukan. Hal itu disampaikan berkaitan adanya masyarakat yang membutuhkan bansos, tetapi tidak memiliki kartu tanda penduduk (KTP) atau alamat tempat tinggal yang jelas.
“Namun, apabila dihadapkan dengan satu pilihan, Presiden Jokowi lebih menginginkan bansos didistribusikan dengan cepat,” tutur Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD.
Menkopolhukam, Mahfud MD menuturkan, dengan situasi semacam ini , kerap terjadi pada warga miskin di perkotaan.
“Semuanya diberi. Mungkin karena orang tidak punya KTP, tidak jelas rumahnya, tapi jelas-jelas membutuhkan, cepat diberi,” tuturnya.
Adapun terkait pendataan, dia mengatakan bahwa hal tersebut bisa dilakukan terpisah.
“Soal pembukuannya nanti. Nanti bisa diadministrasikan tersendiri tanpa menjadikan KTP dan alamat yang jelas sebagai prasyarat untuk mendapatkan itu,” ungkap Mahfud