by

Presiden Joko Widodo: Penyaluran Bansos Semrawut, KPK Harus Lakukan Pendampingan dan Pengawasan

-Uncategorized-70 views

Presiden Joko Widodo meminta KPK, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Kejaksaan Agung mendampingi penyaluran berbagai bantuan sosial (Bansos) bagi warga terdampak COVID-19

Presiden Joko Widodo menyebutkan, problemnya adalah prosedur yang berbelit-belit. Padahal situasinya adalah situasi yang tidak normal yang bersifat extra ordinary. Karena itu, pentingnya kecepatan dalam distribusi bansos.

“Saya juga minta agar prosedur penyaluran bansos disederhanakan. Ternyata memang di lapangan banyak kendala. Paling penting, bagaimana mempermudah pelaksanaan di lapangan. Sebab itu keterbukaan itu sangat diperlukan sekali. Untuk sistem pencegahan minta saja didampingi KPK, BPKP, Kejaksaan. Kita memiliki lembaga-lembaga untuk mengawasi, untuk mengontrol agar tidak terjadi korupsi di lapangan,” tegas Jokowi dalam rapat terbatas dengan tema Ratas Penyederhanaan Prosedur Bansos Tunai dan BLT Dana Desa di Istana Merdeka, Jakarta

Untuk dapat menyinkronkan data, Jokowi juga meminta pelibatan RT, RW, dan kepala desa dalam mekanisme penyaluran bansos yang transparan. Seperti diketahui, ada tujuh program jaring pengaman sosial stimulus COVID -19 yang sudah diluncurkan pemerintah senilai total Rp 110 triliun. Dari program-program tersebut, terdapat empat jenis bantuan sosial yang dikelola Kementerian Sosial.

Dua bansos dari Kementerian Sosial bersifat reguler atau sudah biasa diberikan sebelumnya yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) dengan target 10 juta penerima manfaat dengan besaran manfaat yang berbeda-beda sesuai kualifikasi penerima dan bansos kedua adalah program sembako untuk 20 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan nilai masing-masing Rp200.000 per KPM.

Bansos ketiga adalah bansos non-reguler khusus COVID -19 yang terdiri atas bansos sembako bagi wilayah Jabodetabek dengan target 1,9 juta KK dengan besaran Rp 600 ribu untuk masing-masing KK selama tiga bulan. Bantuan tersebut menjadi bagian dari bantuan sosial yang secara simbolis mulai disalurkan pada 20 April 2020 lalu dengan mengikutsertakan PT Pos Indonesia, operator ojek daring, pihak Karang Taruna, Pasar Tani, dan pengemudi ojek pangkalan.

Saat ini, penyaluran bansos itu sudah memasuki tahapan ketiga dari enam tahap yang direncanakan. Pemerintah telah merealisasikan penyaluran bantuan sosial di tahap ketiga bagi 961.000 keluarga penerima manfaat di Provinsi DKI Jakarta dari 1.215.237 penerima yang ditargetkan. Bansos keempat adalah Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk 9.000.000 KK di luar Jabodetabek.

Pemerintah menargetkan penyaluran BLT kepada 8,3 juta KK sebelum hari raya Idul Fitri 2020. Bansos kelima berbentuk Kartu Pra Kerja di bawah Kementerian Koordinator Perekonomian yang ditujukan untuk 5.600.000 penerima dengan total anggaran Rp 20 triliun yang diberikan pada April-Desember 2020. Bansos keenam adalah Bantuan listrik yaitu menggratiskan pemakaian listrik untuk 450 VA dan diskon 50 persen untuk pemakaian 900 VA pada April-Juni 2020.

Terakhir, bansos ketujuh berupa Bantuan Langsung Tunai dana desa di bawah Kementerian Desa bagi 12,3 juta KK dengan nilai Rp600.000 per bulan per KK pada April-Juni 2020.

 

 

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *