Masyarakat sudah harus menerima program bantuan sosial (bansos) pada pekan ini. Pemerintah daerah (Pemda) baik Kabupaten/Kota diminta transparan soal data masyarakat yang berhak menerima bansos tersebut.
“Saya minta kecepatan agar bansos ini sampai di tangan keluarga penerima betul-betul semakin cepat diterima semakin baik,” ujar Presiden Joko Widodo saat membuka rapat terbatas melalui video conference di Istana Bogor, Senin (4/4).
Presiden Joko Widodo menyampaikan, transparansi data oleh daerah penting untuk menghindari pemberian bansos yang tumpang tindih.
Bahkan, Diperlukan juga hotline untuk pengaduan sehingga bisa mengetahui bila ada penyimpangan.
“Siapa yang dapat, kriterianya apa, jenis bantuannya apa, sehingga jelas tidak menimbulkan kecurigaan. Adapun jika ada masyarakat yang belum menerima bansos, Saya minta kepala daerah memberikan solusi untuk bisa mendapatkan bansos,” pinta Presiden Joko Widodo
Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Budi Arie Setiadi mengimbau seluruh perangkat desa menjunjung tinggi transparansi soal bansos, supaya pelaksanaannya tepat sasaran.
“Sebaiknya mengumumkan secara terbuka dan transparan siapa siapa penerima bantuan langsung tunai dana desa, siapa penerima PKH, bantuan pangan non tunai serta bansos-bansos yang lain,” tandasnya.