Keselamatan dan kesehatan peserta didik harus menjadi prioritas utama dalam menjalankan tatanan normal baru (new normal) pada dunia pendidikan. Pasalnya, pelaksanaan normal baru di dunia pendidikan memerlukan kewaspadaan yang tinggi dimana pelaksanaannya hanya dimungkinkan setelah mendengar dan menghimpun berbagai masukan dari para ahli kesehatan dan pendidikan.
Hal itu diserukan Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) mengingat pemerintah berencana mempersiapkan beberapa daerah untuk memulai kehidupan normal baru.
“Kesehatan anak adalah prioritas utama sehingga pembukaan sekolah tanpa kehatian-hatian dan kecermatan tinggi akan memperbesar risiko perluasan penyebaran COVID-19 di kalangan anak-anak dan para pendidik,” ungkap Ketua Umum PB PGRI Unifah Rosyidi.
Ia mengungkapkan, pelaksanaan normal baru di dunia pendidikan perlu mendapat dukungan pemerintah pusat dan daerah terhadap sarana serta prasarana kesehatan. Begitu pula diperlukan dukungan orang tua untuk memastikan anak-anak tetap mematuhi pelaksanaan protokol kesehatan. Khusus untuk dunia pendidikan, PGRI memandang perlu kecermatan dan kehati-hatian yang tinggi dalam mempersiapkan segala sesuatu memasuki kehidupan normal baru.
“Tahun akademik dapat dilaksanakan pada Juli 2020 dengan pelaksanaan pembelajaran secara dalam jaringan (daring), “blended learning” atau pembelajaran campuran, serta luar jaringan (luring) dengan protokol kesehatan ketat agar sekolah tidak menjadi klaster baru dalam penyebaran COVID-19,” tuturnya.
Secara umum lanjutnya, PGRI mengapresiasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) serta beberapa pemerintah daerah yang telah membuat panduan dan standar operasional prosedur (SOP) pelaksanaan sesuai protokol kesehatan.
“PGRI memandang perlunya Kemendikbud merancang standar kurikulum minimum, proses pembelajaran dan penilaian serta pemberian tugas- tugas sehingga pembelajaran bermakna dapat berlangsung dengan beban kurikulum minimal,” ungkapnya.