Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyumas menyiapkan anggaran sebesar Rp30 miliar untuk jaring pengaman sosial bagi warga yang terkena dampak pandemi virus corona (COVID-19),
Bupati Banyumas, Achmad Husein menuturkan, Pemkab Banyumas menyiapkan Rp30 miliar dengan sistem selektif berjenjang. Penerima Jaring Pengaman Sosial adalah mereka yang betul-betul membutuhkan dan diberikan dalam jangka waktu ti ga bulan
“Selektif berjenjang artinya tidak semua mendapatkan jaring pengaman sosial tersebut.Bantuan tidak sama tapi berjenjang,” tuturnya kepada cyber media lintas24.com di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jumat (3 April 2020).
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banyumas Titik Puji Astuti, dalam kesempatan terpisah, mengatakan pihaknya sejak ditetapkannya status siaga darurat COVID-19 secara bertahap telah menyalurkan bantuan sembako untuk keluarga pasien dalam pengawasan (PDP) selama 14 hari.
Akan tetapi, lanjutnya, kebutuhan makan untuk PDP yang menjalani perawatan di rumah sakit (RS) masuk dalam anggaran RS tersebut.
Sementara bagi PDP yang kondisinya sudah membaik dan menjalani karantina di tempat yang disediakan Pemkab Banyumas, kata dia, mendapat bantuan makanan dari pemerintah daerah melalui BPBD Kabupaten Banyumas. “Kami memberikan makan tiga kali sehari dan snack dua kali sehari untuk PDP yang berada di karantina,” jelasnya.
Bantuan sembako, kata dia, juga diberikan untuk keluarga dari seorang PDP yang meninggal dunia di Jakarta dan jenazahnya dibawa ke Desa Karangnangka, Kecamatan Kedungbanteng, Banyumas, untuk dimakamkan di kampung halamannya itu.
Bahkan, ungkapnya, ada 10 keluarga di Desa Karangnangka yang mendapat bantuan sembako dari BPBD Kabupaten Banyumas karena kepala keluarga mereka ikut terlibat dalam iring-iringan dan menurunkan peti jenazah PDP tersebut.
“Jadi tidak hanya (keluarga) PDP, keluarga yang pernah berhubungan dengan PDP juga menjalani isolasi mandiri. Itu juga mendapat bantuan sembako,” katanya.
Titik mengungkapkan program terbaru dari Bupati Banyumas adalah bantuan sembako untuk orang dalam pantauan (ODP). “Itu sudah dianggarkan, tapi di BTT (Biaya Tidak Terduga) yang kedua karena BTT pertama memang masih terbatas. Nanti di BTT kedua ini dianggarkan,” katanya.
Bahkan, kata dia, penerima bantuan sembako yang dianggarkan melalui BTT itu tidak pandang bulu, kaya maupun miskin tetap menerima bantuan karena pandemi COVID-19 merupakan bencana nonalam.
“Keluarga kaya pun jika sedang menjalani karantina atau isolasi mandiri tetap mendapatkan bantuan karena mereka tidak boleh keluar untuk mencari makan,” ungkapnya.