Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI) akan menfokuskan pengawasan dan bersifat krusial.
Terutama tentang Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) yang sering menjadi polemik. Pertama adalah pengawasan verifikasi kantor serta keterwakilan perempuan di tingkat nasional.
“Kedua, pendaftaran Parpol dan penyerahan data keanggotaan di Kabupaten/ Kota,” kata Komisioner Bawaslu RI Rahmat Bagja saat sosialisasi Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (RPKPU) yang diselenggarakan Kemendagri dan ikuti secara virtual oleh semua Pemda di Indonesia, Rabu 23 Maret 2022).
Ia mengatakan, pihaknya akan lebih menfokuskan pengawasan pada beberapa isu.
“Ya itu tadi, terutama Sipol yang sering kali menjadi polemik tapi nanti akan dibicarakan intern terlebih dahulu dengan penyelenggara lain,” katanya.
Komisioner KPU periode 2017-2022, Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan, bulan Juni 2022, tahapan Pemilu 2024 akan dimulai.
Hal ini mendasarkan, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa tahapan Pemilu harus dilakukan paling lambat 22 bulan sebelum pemungutan suara dilakukan.
“Paling lambat Juni 2022Timeline yang telah ditetapkan dan disepakati pihak terkait tentang pelaksanaan Pemilu 2024, pemungutan suara akan dilakukan pada Februari 2024,” katanya