by

Pemekaran Cilacap Tinggal Menghitung Hari

-Uncategorized-92 views

Meeting presidium pemekaran 06Meeting presidium pemekaran 02 Meeting presidium pemekaran 07

CILACAP Optimisme tampak di wajah ratusan warga Cilacap barat yang diundang datang ke Café Daun, Jalan Jenderal Soedirman Cilacap, Senin (4/1) siang. Mereka datang dengan puluhan mobil dan beberapa sepeda motor, lalu berkonvoi dari pendopo menuju rumah makan tersebut.

Mereka saat ini masih menunggu informasi terakhir mengenai perkembangan pemekaran Kabupaten Cilacap.

Diawali sambutan Ketua Presidium Pemekaran Kabupaten Cilacap Bambang Suharto, acara berlangsung hikmat. Tidak ada yel-yel atau teriakan lain sebagai simbol kegembiraan mereka, karena seperti pengantar Bambang bahwa pemekaran Kabupaten Cilacap tinggal menghitung hari.

“Sekarang bola ada di provinsi,” katanya mengawali arahannya.

Selanjutnya dia menandaskan bahwa info terkini progress pemekaran Kabupaten Cilacap tengah diproses di tingkat Provinsi Jawa Tengah.

Menurutnya, persetujuan dari Gubernur dan DPRD Jateng sudah mendapatkan kepastian setelah dia menemui langsung orang nomor 1 di Jawa Tengah, Ganjar Pranowo dan Ketua Komisi A DPRD Jateng Masrukhan.

Tentu saja berita tersebut disambut gembira dan antusias para hadirin yang berjumlah sekitar 200 orang itu. Mereka datang dari organisasi pegiat pemekaran Kabupaten Cilacap yang tergabung dalam wadah Presidium Pemekaran Kabupaten Cilacap.

Namun, kajian pemekaran Cilacap barat yang sudah diperjuangkan Presidium selama 14 tahun, ternyata masih terbentur dengan peraturan. Sebab, dalam pertemuan dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dan Bupati Cilacap, pemekaran Cilacap barat tidak masuk dalam daerah yang belum memenuhi persyaratan.

Berdasarkan data dari DPD RI, Cilacap barat masuk dalam 122 yang belum memenuhi syarat untuk dimekarkan. Sedangkan 87 kabupaten/kota lainnya sudah menjadi daerah otonomi baru.

Ketua Komite I DPD RI Akhmad Muqowam yang hadir pada pertemuan itu menyatakan, pada pertemuan dengan Presidium Pemekaran Kabupaten Cilacap, pihaknya berpegang pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah berkait kapasitas daerah.

“Yang terpenting harus ada round map-nya terlebih dahulu,” ujarnya. Karena, kebanyakan untuk pemekaran sarat dengan praktik korupsi.

Dari laporan yang masuk ke Kemendagri, imbuhnya, hanya 8 kabupaten/kota saja yang diselesaikan di Komisi II dalam hal perincian batas wilayah.

Muqowam mengungkapkan, sesuai dengan fakta di lapangan yang sering dia temukan, kebanyakan daerah pemekaran menjadi tertinggal dibandingkan daerah induknya.

Menurut dia, presidium pemekaran perlu melihat tiga hal utama dalam soal pemekaran, yakni tokoh parpol yang berambisi menjadi kepala daerah, pihak yang ingin menjadi kepala SKPD baru, dan pihak pengusaha yang hanya ingin mengeruk keuntungan dari segi sumber daya alam  saja.

“Sikap DPD untuk pemekaran haram hukumnya untuk melarang apabila sudah sesuai dengan UU dan peraturan pemerintah,” tegasnya.

Bambang Suharto menekankan, persyaratan administrasi sudah 90 persen. “Kita tinggal menunggu DPRD Provinsi untuk datang melihat kelayakan pemekaran di Cilacap barat,” katanya. Sebab, ungkapnya, berdasarkan pendapatan asli daerah (PAD) Cilacap barat mampu mendapatkan Rp 98 miliar. Sehingga pemekaran Cilacap barat dipandang sangat layak.

“Bandingkan dengan Kota Banjar yang dimekarkan dari Kabupaten Ciamis, PAD-nya hanya Rp 12,8 miliar saja,” bebernya.

Terpisah, Bupati Cilacap di sela-sela acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan 62 pejabat di jajaran Pemkab Cilacap, menyatakan setuju pemekaran, asal harus sesuai peraturan yang ada.

“Sikap kita setuju saja,” tandasnya, Senin (4/1) sore. (estanto)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *