DPRD Purbalingga meminta agar pembangunan jembatan Tegalpingen-Pepedan diminta diselesaikan secara tepat waktu tanpa meninggalkan kualitas. Pembangunan tersebut juga menjadi sorotan karena pernah mengalami putus kontrak.
Hal itu dikemukakan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga, Adi Yuwono saat meninjau proyek pembangunan jembatan tersebut, Selasa (24/7). “Selesaikan sesuai kalender kerja. Karena pembangunan jembatan ini dulu pernah mengalami putus kontrak. Jangan sampai terulang,” katanya sambil memberikan ultimatum kepada pelaksana proyek
Menurutnya, DPRD telah sepakat untuk mengalokasikan anggaran kelanjutan pembangunan jembatan ini mendahului anggaran APBD Perubahan. Sehingga pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPU-PR) melalui kontraktor jangan sampai menyia-nyiakan kesempatan itu. “Kalau putus kontrak, seharusnya tidak boleh dikerjakan dengan APBD murni, harus dikerjakan di APBD Perubahan. Tapi diperbolehkan jika ada persetujuan mendahului anggaran,” terangnya.
Untuk melanjutkan pembangunan jembatan itu, pemkab menganggarkan Rp 33 miliar. Jembatan tersebut dibangun di atas Sungai Gintung menghubungkan Desa Tegalpingen, Kecamatan Pengadegan dengan Desa Pepedan, Kecamatan Karangmoncol. Mulai dibangun tahun lalu dengan anggaran Rp 28 miliar, namun mengalami putus kontrak.
Sementara itu, Pelaksana Lapangan PT Rekaya Semesta Utama, Saeful Anwar selaku pihak kontraktor mengatakan, awal pembangunan kemarin, kondisi fisik jembatan baru 60 persen. Sedangkan hingga kemarin sudah progres mencapai 80 persen.
“Sejak datang ke seni sampai sekarang (kemarin) sudah dikerjakan 20 persen. Kami memasang gelagar dan tiang lengkung,” katanya.
Pihaknya saat ini sedang mengecor bagian oprit dan segera memasang landasan. Setelah itu baru dilakukan pengecoran lantai. Pembangunan jembatan tersebut dilakukan dengan media 150 hari kerja.”Tinggal 60 hari lagi. Kami optimis bisa selesai tepat waktu, karena proses pengerjaan yang rumit sudah selesai. Tinggal pengerjaan bagian landasan,” imbuhnya.