Mitos bahwa daerah yang kepala daerahnya pernah mengalami Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sulit meraih WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) laporan keuangan terbantahkan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purbalingga.
Pasalnya, Pemkab Purbalingga kembali meraih Predikat WTP laporan keuangan tahun 2019. Ini merupakan raihan ketiga kalinya secara berturut-turut. Prestasi tersebut juga pernah diraih untuk laporan keuangan tahun 2016 dan tahun 2017
Bupati Dyah Hayuning Pratiwi (Tiwi) bersyukur atas perolehan ini sebab prestasi ini telah memecahkan mitos pasca “krisis” tragedi operasi tangkap tangan (OTT) tahun lalu.
“Pemerintah daerah yang pasca krisis OTT, di BPK biasanya ada mitos tidak pernah mendapatkan WTP. Itupun dialami oleh daerah lain juga. Tapi ternyata BPK memberikan apresiasi kepada Kabupaten Purbalingga karena bisa memecahkan mitos tersebut,” kata Tiwi.
Tiwi menyampaikan, raihan WTP untuk ketiga kalinya merupakan dukungan dan kerjakeras semua pihak di jajaran Pemkab Purbalingga dan doa masyarakat yang telah sengkuyung, membantu pemerintah dari tingkat desa, kecamatan hingga kabupaten.
“Ini diharapkan menjadi motivasi untuk seluruh jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) di Purbalingga. Terutama lebih meningkatkan efektifitas, profesionalisme, dalam hal kinerja tata keuangan. Ini prestasi luar biasa, kita wajib menysukuri,” katanya.
Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jateng, Ayub Amali menyampaikan bila predikat ini bukan merupakan hadiah dari BPK, melainkan memang buah kerja keras pemerintah daerah. “Kerja audit mirip dengan kerja memotret. Bila yang dipotret baik, hasilnya akan baik. Tapi kalau objek yang dipotret buruk, hasilnya juga pasti akan buruk,” ujar Ayub.
Predikat opini WTP tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jateng Ayub Amali kepada Tiwi di Kantor BPK Perwakilan Jawa Tengah. Dalam acara tersebut BPK juga memberikan predikat opini WTP terhadap 26 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah.
Seperti diketahui pada tahun 2018 Bupati Purbalingga Tasdi yang menjabat saat itu mengalami OTT KPK terkait kasus jual beli jabatan dan juga dugaan korupsi. Kondisi tersebut sempat membuat khawatir, apakah prestasi WTP di laporan keuangan Pemkab bisa dipertahankan.