Kegaduhan yang terjadi di masyarakat mengait penyaluran bantuan dari Kementerian Sosial (Kemensos) sebesar Rp 600 ribu per KK tunai per bulan mendorong Pemerintah Kabupaten Banyumas membuka hotline pengaduan masyarakat
Bupati Banyumas, Achmad Husen menuturkan, Pemkab membuka hotline pengaduan masalah Bansos ini yang menimbulkan kegaduhan di masyarakat karena dinilai banyak yang salah sasaran. Untuk itu warga yang mengetahui adanya penyaluran bantuan yang salah sasaran diminta menyampaikan datanya melalui hotline yang telah disiapkan
“Sampaikan datanya ke nomor Whatsapp 081297167008. Nanti akan kami tindaklanjuti,” jelasnya.
Menurutnya, untuk bantuan tunai kemensos tersebut memang sudah ada sebagian yang sudah dicairkan. Khususnya, yang penyaluran bantuannya dilakukan melalui rekening tabungan.
”Jumlah KK yang sudah mendapat bantuan ini sebanyak 7.081 KK,” jelasnya.
Achmad Husen menyebutkan, sesuai data yang diterima dari Kemensos, kuota warga Banyumas yang menerima bantuan ini ada sebanyak 57.732 KK. Dengan demikian, masih ada sebanyak 50.641 KK yang masih menunggu pencairan dana ini, dan kemungkinan akan dicairkan melalui kantor pos.
”Ini yang masih kita tunggu. Awalnya Pemkab Banyumas akan membagi dua dana sebesar Rp 600.000 tersebut untuk dua KK. Dengan demikian, jumlah penerima bantuan akan semakin merata dengan nilai bantuan sebesar Rp 300.000 per KK,” katanya.
Namun lanjut Achmad Husen, setelah dipertimbangkan lebih jauh, kebijakan ini sulit diterapkan karena dana langsung dikirim pada penerima.
”Karena itu, nilai bantuan tidak jadi dibagi dua. Penerima penerima tetap seperti yang tercantum dalam daftar, dengan nilai bantuan sebesar Rp 600 ribu per bulan,” jelasnya.