Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar pelatihan antikorupsi. Sedikitnya 30 peserta mengikuti pelatihan yang bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat agar berani melaporkan praktik korupsi
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dalam kesempatan itu mengungkapkan, agen Antikorupsi Jateng tersebut bisa memperkuat rantai-rantai pencegahan korupsi di Jawa Tengah.
“Ini menarik karena yang melakukan mahasiswa. Di era yang milenial ini merekalah yang akan memenuhi di ruang medsos yang saya yakin akan menular pada sikap,” kata Ganjar di Salatiga, Sabtu-Minggu (27-28 Juli 2019)
Ganjar mengungkapkan sikap dasar mahasiswa itu pemberontak terhadap ketidakberesan. Keberanian mahasiswa dan sikap kritisnya itulah yang jadi modal besar gerakan agen ini.
“Saya rasa ini harus ditiru kampus-kampus lain. KPK punya banyak program untuk itu,” katanya.
Terlebih di Jawa Tengah, kata Ganjar saat ini sedang diterapkan pendidikan antikorupsi di sekolah-sekolah. Setidaknya ada 23 SMA dan SMK yang dijadikan percontohan penerapan kurikulum antikorupsi.
“Gerakan itu didukung dengan pembentukan Komite Integritas dan Tunas Integritas Jateng. Penyuluhan antikorupsi yang berafiliasi dengan KPK dan bersertifikat. Juga gerakan Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK) yang merangkul Pramuka, Dharmawanita dan PKK, materi integritas dengan mengundang pemateri dari KPK,” katanya.
Melengkapi gerakan berbasis masyarakat itu, juga dibuat gerakan di kalangan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk memenuhi tagline Ganjar, Tetep Mboten Korupsi Mboten Ngapusi. Secara aplikatif, hal-hal tersebut didampingi dengan keterbukaan informasi dan pelatihan terhadap kepala daerah.
“Hanya Jawa Tengah yang setelah pelantikan kepala daerahnya dikirim ke KPK untuk pendidikan antikorupsi,” katanya.