Kini Ada Dua RSUD di Purbalingga. RSUD Goetheng Taroenadibrata dan RSUD Panti Nugroho

Uncategorized118 views

Setelah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Goetheng Taroenadibrata, kini Kabupaten Purbalingga memiliki RSUD Panti Nugroho. Rumah Sakit Khusus Bersalin Daerah (RSKBD) Panti Nugroho kini telah menjadi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).

Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Purbalingga, R. Imam Wahyudi menuturkan, keberadaan Panti Nugroho menjadi RSUD sangat dibutuhkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat tentang pelayanan umum di rumah sakit tersebut karena selama ini memang Panti Nugroho focus kepada pelayanan persalinan sedangkan pelayanan umum bertumpu pada RSUD Goetheng Taroenadibrata yang tak jarang mengalami antrian panjang.

“Perubahan Panti Nugroho menjadi RSUD menjawab kebutuhan tentang pelayanan umum di Panti Nugroho yang selama ini hanya melayani persalinan,” tuturnya dihadapan 26 orang anggota komisi II dan IV DPRD Kabupaten Majalengka Jawa Barat, saat melakukan kunjungan kerja,  Rabu (29 Januari 2020) di ruang Ardi lawet komplek kantor Bupati Purbalingga.

Dia menambahkan Panti Nugroho merupakan rumah sakit penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) banyak bersama RSUD Goetheng Taroenadibrata sehingga pengembanganya harus terus dilakukan agar rumah sakit tersebut menjadi pilihan utama pasien yang akan berobat.

“Pengembangan RSUD panti Nugroho harus terus dilakukan agar rumah sakit tersebut menjadi tujuan utama para pasien dalam berobat,” imbuhnya.

Ia merinci, dari tahun ke tahun, pendapatan Panti Nugroho terpantau meningkat. Tercatat di tahun 2017 pendapatan panti Nugroho sebesar Rp 19 M, di tahun 2018 sebesar Rp 20 M dan di tahun 2019 sebesar Rp 22 M.

“Peningkatan pendapatan juga terjadi pada RSUD Goetheng Taroenadibrata yang pada tahun 2018 sebesar Rp 88 M menjadi Rp 104 M di tahun 2019,”  tuturnya.

Direktur RSUD Goetheng Taroenadibrata, Nonot Mulyono menambahkan, pasien terbesar yang berobat di rumah sakitnya berasal dari pasien peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

“Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purbalingga masih membantu pasien miskin dengan menanggung 50% biaya pengobatannya dengan syarat mempunyai Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). Di Purbalingga juga masih ada program Jamkesda sehingga 50% biaya pengobatan bisa tercover,” ungkap Nonot.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *