Presiden Joko Widodo telah menyetujui perpindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan. Secara otomatis, apabila ibu kota negara dipindah ke Kalimantan, maka jutaan Aparatur Sipil Negara (ASN) di tingkat pusat juga ikut pindah.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Syafruddin mengatakan, pada tahap awal, nantinya ibu kota baru akan menampung 1,5 juta penduduk sudah termasuk perkiraan jumlah PNS pusat, pegawai legislatif, yudikatif, yang diperkirakan sebanyak 200.000 jiwa. Sementara untuk aparat Polri dan TNI sekitar 25.000 jiwa.
“Ini merupakan konsekuensi dari pemindahan pusat pemerintahan dari Jakarta. “Sudah direncanakan, kalau memang ibu kota pindah, ya ASN-nya pindah,” kata Syafruddin
Terpisah, Menteri PPN/Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengungkapkan, saat ini, ada dua lokasi yang menjadi kandidat kuat ibukota baru, yaitu di kawasan Bukit Soeharto, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur serta Kabupaten Gunung Mas di Kalimantan Tengah.
“Iya, nanti diumumkanperpindahan ibukota negara.Setidaknya, untuk membangun ibukota baru yang rencananya akan seluas 40.000 hektar, pemerintah memerlukan dana hingga 33 miliar dollar AS atau Rp 446 triliun,” kata Bambang.