by

Jadi Isu Nasional, Proyek Pembangunan PLTU 5.000 MW Terkendala Pembebasan Tanah

-Uncategorized-61 views

CILACAP Pembebasan tanah menjadi kendala dalam proyek pembangunan PLTU berkapasitas 5.000 megawatt di Cilacap. Pasalnya, PLTU masuk ranah untuk kepentingan umum jika listrik yang diproduksi dijual kepada PLN.

Sekarang kan ada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, kata Asisten II Sekda Cilacap Bidang Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Dian Setyabudi, Selasa (22/9).

Menurut Dian, jika listrik yang diproduksi untuk keperluan sendiri tidak masuk dalam UU No 2/2012 itu.

Dalam UU tersebut dijelaskan, pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum harus dilakukan oleh pemerintah dan tanahnya menjadi milik pemerintah. Padahal, yang akan membangun PLTU berkapasitas 5.000 megawatt adalah investor swasta.

Kalau swasta membangun, terus tanahnya dari pemerintah, pemerintah belum bisa mengadakan pengadaan tanah. Berarti masih terganjal itu, imbuhnya.

Diakuinya, adanya aturan lain berupa Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 yang menyebutkan bahwa pengadaan tanah oleh pemerintah dengan biaya dari swasta. Namun, pada akhirnya pemerintah juga harus mengganti biaya kepada swasta.

Inilah yang masih menjadi polemik, tandasnya, sembari menjelaskan bahwa kalau dulu tidak seperti sekarang.

Kalau dulu, pengadaan tanah bisa dilaksanakan oleh swasta langsung dengan keluarnya HGB (hak guna bangunan) murni. Namun, sekarang pemerintah yang membebaskan. Nanti permohonannya bisa dari swasta menjadi HGB di atas hak pengelolaan pemerintah, tutur mantan Camat Cilacap Selatan itu.

Sehingga pembebasan lahan untuk lokasi proyek pembangunan PLTU berkapasitas 5.000 megawatt belum berjalan karena masih menjadi polemik.

Untuk itu, Bupati Cilacap Tatto Suwarto Pamuji hari Selasa (22/9) ke Jakarta menghadiri rapat di Kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, yang salah satu agendanya membahas masalah tersebut.

Masalah pembebasan tanah masih menjadi polemik, lanjut Dian, sebab keinginan dari swasta adalah pembebasan tanah bisa dilakukan langsung oleh swasta, bukan tanahnya pemerintah sehingga ini masih memerlukan proses.

Pemkab Cilacap tidak berani melanggar peraturan, meski rencana pembangunan PLTU berkapasitas 5.000 megawatt itu dalam rangka mendukung target listrik nasional 35.000 megawatt, tegas dia.

Dan, kendala pembebasan lahan untuk proyek pembangunan PLTU 5.000 megawatt di Cilacap itu sudah menjadi pembicaraan di tingkat nasional.

Sementara itu, pembangkit itu dibangun oleh konsorsium pengusaha swasta dari Indonesia dan China.

PLTU berkekuatan 5 x 1.000 megawatt ini akan melayani kawasan industri baru di Desa Bunton, Kecamatan Adipala.

PT Jawa Energi Baru, nama konsorsium itu, bakal menanamkan investasi senilai Rp 92 triliun. Pembangunannya diprediksi memakan waktu empat tahun dengan melewati dua tahap. Pembangunan tahap pertama menghasilkan listrik 2.000 megawatt, sementara tahap kedua 3.000 megawatt.

Karena PLTU ini lebih banyak digunakan untuk keperluan industri, izin pembangunan diproses sebagai penanaman modal asing oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal, dan izinnya sudah keluar.

Mengenai izin penetapan wilayah usaha, penyediaan usaha listrik, serta lingkungan masih dalam proses.

Lokasi pembangunan terdiri atas lahan milik TNI AD, Pemerintah Provinsi, dan warga.

Tanah warga hanya 15 hektare, dan mekanisme penggantian lahan milik pemerintah memakai sistem sewa atau ruislag (tukar guling). (estanto)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *