Sebuah video yang memperlihatkan Warsit anggota DPRD Blora dari Fraksi Hanura menolak dicek kesehatannya di terminal viral di media sosial. Menanggapi hal ini Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo meminta para pejabat daerah untuk mengikuti protokol kesehatan pencegahan virus corona.
“Nanti khususnya para pejabat minimal check up dulu, belum sampai ke virus corona, check up dululah. Saya lihat video yang anggota dewan itu, ya mestinya dicek, saran mesti dicek semua,” tegas Ganjar usai bertemu dengan Forum Kerukunan Umat Beragama di Semarang, Jumat (20 Maret 2020).
Saat kembali ditanya terkait aksi anggota dewan yang menolak diperiksa di terminal itu, Ganjar hanya kembali menegaskan semua pejabat dianjurkan diperiksa.
“Saya anjurkan periksa semuanya,” katanya.
Ganjar kemudian membahas Wali Kota Bogor Bima Arya yang bersedia menjalani rangkaian pemeriksaan sejak ditetapkan sebagai orang dalam pemantauan. Ganjar juga mengapresiasi Bima Arya yang mempublikasikan dirinya positif corona.
“Saya angkat jempol untuk Bima Arya. Dia hebat mau deklarasikan, ‘ya saya kena, saya diisolasi’,” ujar Ganjar.
Sebagai informasi, Nama Warsit sudah tidak asing di dunia politik. Ia pernah menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Blora periode 2004-2009.Di masa kepemimpinannya itu, Warsit terjerat kasus korupsi tunjangan DPRD dari APBD Kabupaten Blora tahun 2004.
Tak tanggung, nilai korupsi yang dilakukan oleh Warsit mencapai Rp 5,6 miliar.Tak sendiri dalam melancarkan aksinya, Warsit bekerjasama dengan Sekretaris DPRD Sukarno dan Kepala Bagian Keuangan Era Marliana.
Warsit divonis dua tahun penjara oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, menguatkan putusan dari Pengadilan Negeri Blora pada 5 Februari 2009.Putusan itu ditolak oleh Warsit. Ia mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung namun permohonannya ditolak.
Pada Pileg 2019, Warsit kembali maju menjadi wakil rakyat Kabupaten Blora. Namanya sempat dicoret dalam daftar calon legislatif sementara karena ia merupakan eks napi koruptor. Warsit bisa kembali mencalonkan diri usai Mahkamah Agung memutuskan mengizinkan caleg eks koruptor maju di Pileg dan lolos menjadi wakil rakyat.