Penempelan foto kepala daerah di paket-paket bantuan sosial (bansos) banyak dianggap negatif karena terkesan seperti kampanye. Apalagi beberapa kepala daerah di Jateng menjadi petahana dalam pesta demokrasi pilkada mendatang. Oleh karena itu, sebaiknya bantuan sosial tidak perlu menggunakan label agar tidak menimbulkan rasa sensitif.
“Yang paling tepat jangan ada foto kepala daerah seluruh bantuan hanya berlabel atau logo pemerintah provinsi saja,” tegas Gubernur Jawa Tengah (Jateng); Ganjar Pranowo di gedung Berlian, Jalan Pahlawan Semarang, Selasa (5 Mei 2020) pagi.
Ia mengimbau seluruh pemerintah kabupaten maupun kota di Jateng agar tidak menempelkan sticker bergambar kepala daerah pada bantuan sosial masyarakat.
“Hal ini dimaksudkan untuk menghindari pro dan kontra. Kalau kemudian label yang digunakan dalam bantuan sosial tersebut menunjukkan jabatannya saat ini, sebenarnya tidak masalah. Namun kalau ada ajakan untuk memilih, maka hal itu yang menjadi masalah,” imbaunya.