by

Evaluasi Pemilu 2019 KPU Purbalingga.  APK Dari KPU Masih Kurang

-Uncategorized-55 views

Permasalahan yang terjadi saat pemilu Presiden dan Anggota DPR RI, DPD, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten/ Kota bulan April lalu menjadi pembahasan hasil evaluasi fasilitasi Pemilu Serentak 2019 yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Purbalingga, di RM Joglo, Selasa (6 Agustrus 2019).

Baca Juga : Pendaftaran Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Purbalingga Dibuka Awal Tahun 2020

Ketua Bawaslu Purbalingga, Imam Nur Hakim menyampaikan, mengacu pada SK KPU RI Nomor 1096/PL/.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang pemasangan APK, tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan tokoh melekat pada citra diri partai politik. Terkait jenis dan spesifikasi APK yang difasilitasi KPU, juga hanya disebutkan dua jenis saja, yaitu baliho dan spanduk.

Baca Juga : Bawaslu Purbalingga Perlu Anggaran Rp14 Miliar Untuk Pilkada 2020

Baca Juga : Bawaslu Purbalingga Gencarkan Patroli Pengawasan Antipolitik Uang

“Kami memberikan saran, agar ketentuan mengenai tokoh yang melekat pada citra diri parpol lebih diperjelas. Karena, ketentuan tersebut menimbulkan multi tafsir di lapangan,” kata Imam.

Berdasar pengalaman pemilu lalu, APK yang difasilitasi KPU juga dinilai masih kurang. Bawaslu menyarankan, APK yang difasilitasi KPU ditambah supaya sosialisasinya lebih masif dan meningkatkan partisipasi masyarakat.

Baca Juga : KPU Purbalingga Ajak Duduk Bareng Wartawan

Imam menambahkan, terkait tata cara pemasangan APK juga terjadi perbedaan regulasi antara Perbawaslu RI dan KPU RI tentang regulasi pemasangan APK di tempat beretribusi. Selain itu, juga tidak dijelaskan secara rinci batasan pemasangan AKP, baik tempat umum, tempat milik perorangan, serta tempat yang beretribusi.

Baca Juga : Wacana DPRD Pilih Kepala Daerah Kembali Merebak

“Terkait iklan di media cetak, elektronik dan media jaringan, keluarnya SK terlalu mepet. Kalau bisa, diusahakan agar SK KPU terkait iklan kampanye dikeluarkan sebelum masa kampanye dimulai,” katanya.

Merespon Bawaslu, Komisioner KPU Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat, Andri Supriyanto menyampaikan, bahwa pelaksanaan kampanye pada pemilu lalu diatur dalam PKPU Nomor 23 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah menjadi PKPU Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, Petunjuk Teknis Fasilitasi APK bagi Peserta Pemilu Tahun 2019 Nomor 946 dan Perbup Nomor 50 tentang Titik-titik Lokasi Pemasangan APK.

“Desain dan materi APK, paling sedikit memuat visi, misi, dan program peserta pemilu. Bahan kampanye, diharapkan menggunakan material yang mudah di daur ulang,” katanya.

Mengenai perizinan dan lokasi pemasangan, justru dinilainya sudah jelas. Lokasi yang dilarang dipasang APK meliputi tempat ibadah termasuk halamannya, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah dan lembaga pendidikan.

 

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *