by

Dua Raperda Segera Dilimpahkan ke Dewan

-Uncategorized-73 views

– Mengatur Usaha Pariwisata dan Peternakan

Dua rancangan peraturan daerah (Raperda) yaitu tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata dan tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan segera dilimpahkan ke DPRD Purbalingga untuk dibahas menjadi perda. Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Setda Purbalingga, Tavip Wurjono mengatakan, kedua raperda itu sudah melalui
proses naskah akademik oleh akademisi Unsoed Purwokerto beberapa waktu lalu.

“Setelah naskah akademik itu kami terima, kami langsung melakukan penyelarasan baik dari segi tata naskah maupun harmonisasi dengan perundangan yang lebih tinggi,” katanya kepada Suara Merdeka di ruang kerjanya, Senin (14/9).

Rencananya, Rabu (16/9) pihaknya akan merapatkan kedua raperda itu dengan SKPD terkait yaitu Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Dinbudparpora) dan Dinas Perikanan dan Peternakan (Dinnakan) untuk menyamakan persepsi sebelum diserahkan ke DPRD Purbalingga pada 23 September mendatang.

Kepala Dinbudparpora, Subeno mengatakan, raperda tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata tersebut secara garis besar untuk mengatur prosedur pendirian usaha pariwisata yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh pihak ketiga. Sebab selama ini pengaturan tersebut masih diatur oleh Peraturan Bupati (Perbup).

“Seharusnya kan perda dulu, tapi karena membuat perda tidak mudah, maka waktu itu untuk sementara menggunakan perbup dulu. Jadi raperda itu merupakan pengembangan dari perbup yang sudah ada. Materinya pun sebagian besar dari perbup itu,” katanya.

Kepala Dinnakan Purbalingga, Sediyono mengatakan, pembuatan perda tersebut merupakan turunan dari UU Nomor 41 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan. Perda itu nantinya untuk mengatur berbagai hal tentang usaha peternakan di Purbalingga.

“Selama ini kan belum ada aturannya. Bahkan izin usaha itu dulu harus ke provinsi. Nah dengan perda itu nantinya izin cukup di kabupaten. Selain itu juga tentang penataan kawasan usaha peternakan yang berkaitan dengan RTRW (Rencana Tata Ruang dan Wilayah-red),” katanya

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *