Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Purbalingga meminta jajaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPU PR) segera mengambil langkah terkait permbangunan gedung DPRD yang berada di Jalan S Parman.
Pasalnya, ditengarai pembangunan tidak sesuai bestek dan perencanaan. Padahal rencananya tahun depan gedung tersebut akan dipergunakan.Demikian hasil evaluasi Badan Anggaran (Banggar) DPRD Purbalingga saat meninjau lokasi gedung DPRD, Rabu (3 Juli 2019).
“Kami khawatir bagaimana jaminan keselamatan, karena pembangunan tidak sesuai bestek. Jangan-jangan saat digunakan untuk kerja bangunan roboh,” kata Ketua DPRD Tongat kepada wartawan.
Ketua DPRD Tongat mengaku merasa kecewa dengan kondisi gedung dewan baru. Padahal bangunan tersebut rencananya akan ditempati di tahun 2020. Oleh karena itu pihaknya. Termasuk melakukan koordinasi dengan pelaksana dan pengawas proyek. Jika memang ditemukan adanya ketidaksesuaian anggaran dan pelaksanaan pembangunan, dewan akan mengambil langkah.
“Kami akan melapor ke Badan Pemerika Keuangan (BPK). Tujuannya kami minta agar BPK melakukan audit terhadap proses pembangunan gedung dewan,” tandasnya.
Menanggapi pernyataan Banggar tersebut, Kepala DPU PR Sigit Subroto mengatakan akan memanggil pelaksana proyek. Diungkapkan pembangunan tahap kedua masih dalam tahap pemeliharaan. Sehingga jika ada pembangunan yang tidak sesuai bestek, masih bisa diperbaiki. “Kami akan segera berkoordinasi dengan pelaksana proyek,” ujarnya.
Pihaknya menargetkan pembangunan gedung DPRD Purbalingga di Jalan Letjen S Parman selesai pada akhir tahun 2019. Penyelesaian pembangunan gedung baru DPRD ini merupakan salah satu proyek besar yang tengah dirampungkan pembangunannya. Pembangunan tahap kedua menghabiskan anggaran sekitar Rp 8 Miliar. “Pembangunan tahun ini tinggal menyelesaikann pengecatan,pembangunan plafon, pemasangan keramik, instalasi listrik dan finishing lainnya,” lanjutnya.
Ketua Komisi IV DPRD Purbalingga HR Bambang Irawan menganalisa bahwa pembangunan gedung DPRD memang terkesan tidak terkonsep. Banyak pembangunan yang tidak sesuai perencanaan. Oleh karena itu sebelum pembangunan tahap berikutnya dilakukan, perlu ada evaluasi dan tindak lanjut.
“Jangan sampai pembangunan sudah menggunakan anggaran besar tapi kualitasnya tidak seperti yang diharapkan,” imbuhnya