Anggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Pilbup) Purbalingga tahun 2020 mendatang diperkirakan sebesar Rp 42 miliar. Perhitungan anggaran yang dibebankan Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten itu untuk 1.750 Tempat Pemungutan Suara (TPS). Setelah mendapatkan revisi, KPU menentukan jumlah TPS sebanyak 1.700. Estimasinya, pemilih di Purbalingga sekitar 752 ribu dan maksimal satu TPS mampu menampung 800 pemilih
“Sekarang masih dibahas oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Purbalingga. Terkait besaran anggaran yang diajukan juga dihitung berdasarkan masa kerja PPK dan PPS, yakni selama 9 bulan. Namun, jika mengacu pada Permendagri, masa kerja PPK dihitung selama 10 bulan,” tutur Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Purbalingga Divisi Teknis Penyelenggaraan, Zamaahsari A Ramzah kepada cyber media lintas24.com, Jumat (23 Agustus 2019)
Ia menambahkan, anggaran ini diajukan sesuai kebutuhan tahapan mencakup logistik, operasional, hingga SDM mulai tingkat kabupaten sampai tingkat desa. Penentuan besaran dana penyelenggaraan disusun sesuai indeks daerah. Selain itu, dalam menentukan besarannya juga melihat kebutuhan setiap tahapan
“Rencananya, 1 Oktober 2019 mendatang akan dilakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) kepada para penyelenggara Pemilu. Sejak beberapa pekan lalu KPU sudah mengajukan draf anggaran penyelengara Pilbup 2020.Draf itu dikembalikan dan direvisi menjadi Rp 37,7 miliar. Tapi itu juga belum ditetapkan,” kata Zamaahsari A Ramzah
Bupati Purbalingga, Dyah Hayuning Pratiwi mengakui, Pemkab sedang membahas anggaran untuk penyelenggaraan Pilkada 2020. Namun, untuk besaran anggarannya, belum bisa ditetapkan. Oktober mendatang, diprediksikan sudah ada penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) kepada para penyelenggara Pemilu, baik KPU maupun Bawaslu.
“Saat ini Pemkab masih menggodok anggaran, karena yang tadinya dibebankan kepada APBN sekarang dibebankan kepada APBD Kabupaten,” tutur Bupati Dyah Hayuning Pratiwi.