by

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Menolak Pelaksanaan Pilkada 9 Desember 2020

-Uncategorized-70 views

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) meminta keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan persetujuan DPR dan Pemerintah (Mendagri) yang akan melanjutkan tahapan Pemilihan Kepala daerah (Pilkada) 2020 mulai tanggal 15 Juni 2020.

Wakil Ketua Komite I DPD RI,  Abdul Kholik dalam pernyataan tertulisnya yang diterima cyber media lintas24.com, Jumat (5 Juni 2020) mengungkapkan, keputusan untuk melaksanakan Pilkada pada 9 Desember 2020 sangat berisiko tinggi. Sebaiknya keputusan itu ditinjau lagi mengingat wabah Covid 19 masih menyebar di sejumlah daerah.

”Keputusan itu beresiko tinggi.  Saya kuatir kalau tidak dibatalkan,  keputusan itu akan menjadi sarana penyebaran Covid 19. Mengingatkan banyak daerah masih dalam status tanggap darurat bencana, dan jumlah kasus positif Cofid 19 masih terus meningkat. Jadi sulit diterima apabila dalam kondisi seperti itu, dibuka kembali tahapan Pilkada,” tuturnya

Senator asal daerah pemilihan Jawa Tengah ini menjelaskan, sejumlah tahapan Pilkada seperti penyusunan daftar pemilih, mengharuskan adanya pertemuan langsung dengan cara mendatangi rumah ke rumah untuk pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih. Jika hal ini dilakukan dipastikan resiko penyebaran virus meningkat.

”Baik Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) maupun pemilih terancam tertular atau menularkan. Tahapan yang juga riskan adalah pengecekan dukungan calon independen yang juga menggunakan model sensus, dan petugas harus mengecek keabsahan dukungan langsung ke rumah warga,” ungkap Abdul Kholik.

Menurutnya,  KPUsebagai penanggungjawab Pilkada semestinya memastikan dulu tata cara Pilkada di era pandemi. Baru bicara tahapan Pilkada. Yang terjadi sebaliknya, KPU menyiapkan tahapan Pilkada sementara Peraturan KPU tentang Teknis Pilkada di era pandemi belum disiapkan.

“Jika tetap dipaksakan, resiko ada pada penyelenggara Pilkada di tingkat daerah. Mereka menjadi ujung tombak, jangan sampai terulang, banyak korban terjadi di tingkat penyelenggara terbawah seperti Pemilu tahun 2019. Dengan resiko yang begitu tinggi terpapar virus, harus dipastikan perlindungan dan pengamanan Penyelenggara Pemilu sampai tingkatan yang paling bawah,” tuturnya.

Karena itu lanjutnya, DPD melalui Komite I berpandangan tidak tepat dan tidak setuju memaksakan penyelenggaraan Pilkada pada 9 Desember Tahun 2020. Selama pandemi masih berlangsung tidak tepat bicara Pilkada.

“DPD mengkhawatirkan keselamatan penyelenggara dan masyarakat pemilih. Jangan sampai demi kepentingan politik keselamatan penyelenggara Pilkada di tingkat bawah dan warga dikorbankan,” tegasnya.

 

 

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *