Menteri Perdagangan (Mendag) Rachmat Gobel, mengakui daya serap Badan Urusan Logistik (Bulog) terhadap beras petani menjelang bulan Ramadan, lebih kecil dibandingkan daya serap pedagang.
Sejauh ini, Gobel belum menerima laporan terbaru dari Bulog mengenai daya serap beras tersebut. Sebabnya, masa panen raya diperkirakan baru akhir bulan ini sampai Juni mendatang. Meski demikian, Gobel mengakui kurangnya daya serap Bulog.
“Saya belum dapat laporan terakhir (serapan bulog). Tetapi, yang saya tahu memang ini (serapan) cukup kurang. (Beras) sudah lebih banyak dibeli oleh pedagang,” kata Gobel yang ditemui di Istana Wakil Presiden (Wapres), Jakarta, Jumat (8/5).
Oleh karena itu, menurutnya, pemerintah membuka opsi impor beras untuk menjaga kestabilan harga beras di masyarakat menjelang bulan Ramadan. Langkah yang di mata Gobel dinilai sebagai opsi terakhir.
Menurut Gobel, dengan lebih banyaknya beras petani yang diserap pedagang membuka peluang adanya permainan harga. Sehingga, diperlukan solusi untuk mengantisipasi melambungnya harga beras di pasaran.
Sementara itu, ketika ditanya perihal kecilnya serapan Bulog, Wapres Jusuf Kalla (JK) mengatakan Bulog memang memiliki fungsi menstabilkan harga, di samping menjaga cadangan beras nasional.
Atas dasar itulah, lanjut JK, jika harga beras atau gabah petani tinggi, maka Bulog tidak akan melakukan aksi beli. Sebab, dikhawatirkan akan membuat harga semakin tinggi dan akibatnya harga beras di pasaran semakin melambung.
Begitu juga sebaliknya. Jika harga beras atau gabah petani rendah, maka Bulog akan melakukan aksi beli. Hal itu dilakukan guna menjaga harga beras di pasaran tidak turun terlampau jauh yang akibatnya dapat merugikan petani.
“Kalau harga di atas itu (harga patokan), Bulog tidak beli, agar harga tidak melambung terus. Sebab, kalau harga melambung terus maka konsumennya yang masalah. Jadi, itu cara menstabilkan harga,” papar JK.
Oleh karena itu, senada dengan Gobel, JK mengatakan pemerintah membuka opsi impor beras guna menstabilkan harga jual di masyarakat.
“Itu (opsi impor beras) dalam rangka itu (jaga harga beras jelang Ramadan) juga. Walaupun, Ramadan itu tidak menyebabkan konsumsi beras tiba-tiba naik. Mengingat, kita ini makannya hanya 2 kali sehari dari biasanya 3 kali. Malah, (justru) biasanya lebih hemat,” ujar JK.
Sebelumnya, JK telah memerintahkan Bulog membeli semua beras dari petani sesuai dengan harga patokan yang sudah ditetapkan atau Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Bahkan, JK memerintahkan Bulog dan Kementerian Pertanian membuat tim bersama ke daerah untuk menyamakan harga beli oleh pemerintah.
Seperti diketahui, selama ini, Bulog hanya mampu menyerap 30 persen sampai 40 persen beras dan gabah kering dari petani. Pada 2015 ini, sesuai Instruksi Presiden (Inpres) No. 5 Tahun 2015, Bulog ditargetkan mampu menyerap gabah dan beras dari petani sebanyak 2,7 juta ton.
Tetapi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meningkatkan target tersebut, dengan meminta Bulog menyerap gabah dan beras dari petani mencapai 4,5 juta ton. Kemudian, Bulog menyatakan bahwa hingga 1 April 2015 telah melakukan kontrak pengadaan sebanyak 50.744 ton setara beras. Dari kontrak tersebut, sebanyak 31.074 ton setara beras telah terealisasi.
Menurut Bulog, HPP beras yang ditetapkan berdasarkan Inpres masih di bawah harga pasaran sehingga menyulitkan Bulog dalam menyerap beras petani. Mengingat, petani cenderung lebih memilih menjual berasnya pada tengkulak yang mau membayar di atas HPP.
Berdasarkan Inpres No.5/2015, Gabah Kering Panen (GKP) dihargai Rp 3.700/kg di petani dan Rp 3.750/kg di penggilingan. HPP untuk Gabah Kering Giling (GKG) sebesar Rp 4.600 di penggilingan dan Rp 4.650 di Gudang Bulog. Sedangkan HPP beras adalah Rp 7.300/kg.