Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Kota Bekasi belum valid. Hal itu lantaran banyak ditemukan ketidaksesuain dengan fakta yang ada di lapangan.
“Ini karena ada laporan bahwa data tersebut ada yang sudah tiada masih mendapatkan yang seharusnya diganti dengan nama satu Kartu keluarga,” tutur Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi
Selain itu menurutnya, ada yang kemungkinan sudah tidak bisa menerima lantaran keluarga tersebut sudah tidak masuk kriteria di Program Keluarga Harapan (PKH), semisal sudah cukup mampu. Oleh karena itu, Ia berharap penuh pada peran Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dan Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK) untuk mengecek validasi data warga di lapangan.
“Peran PSM, TKSK, dan PKH inilah yang langsung terjun ke masyarakat dan bisa meng-upgrade data terbaru di lapangan,” ungkapnya.
Baru setelah data diperbarui, maka akan ada tindaklanjut ke tingkat Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial.
“Data tersebut bisa dibilang sudah lama. Kalau sudah di-upgrade baru kita laporkan ke provinsi,” katanya