by

Bidan PTT Audensi Dengan Bupati Terkait Kejelasan Status

-Uncategorized-51 views

bidan ptt audensi

Perwakilan Bidan PTT yang tergabung dalam forum bidan PTT Pusat Kabupaten Banjarnegara Sabtu kemarin mengadakan audensi dengan bupati Banjarnegara Sutedjo Slamet Utomo di rumah dinas Bupati .Mereka berharap  ada kejelasan status bidan PTT untuk bisa diangkat menjadi CPNS dengan terbitnya PP yang baru, karena sampai saat ini tidak ada payung hukum untuk pengangkatan bidan PTT.“Kami berharap Bupati bisa memberikan rekomendasi agar bidan PTT Banjarnegara dapat diangkat menjadi PNS pusat dan dapat ditempatkan kembali di daerah tempat asal mereka bertugas sesuai dengan salah satu syarat CPNS yang diajukan Menpan RB,” kata Koordinator forum bidan PTT Pusat  Yovita Wiwik Atmawati kepada bupati.

Sebelumnya forum forum bidan PTT  Pusat  juga telah melakukan berbagai perjuangan diantaranya telah mengadakan audensi dengan Dinas Kesehatan dan ketua PD IBI Propinsi Jawa Tangah di Semarang , audensi dengan  Men Pan RB dan pernah juga mengadakan dengar pendapat di komisi II dan  Komisi IX dengan Dirjen Kementrian Kesehatan.“Terakhir kami juga mengadakan rapat dengan komisi II , Komisi IX, Menpan, Perwakilan Bidan PTT Indonesia dari 11 Propinsi,” jelas Yovita

Dari perjuangan tersebut juga muncul surat edaran tentang pengangkatan kembali angkatan 2005 atau pengangkatan kembali bidan PTT yang telah melakukan perjuangan sebanyak 2 kali tanggal surat 26 Februari 2014.Menpan melalui rapar komisi juga menegaskan akan mengangkat 43.000 bidan PTT Indonesia untuk diangkat menjadi PNS paling lambat bulan April 2016 tanpa ujian seleksi.

“Menpan juga sudah melaksanakan rapat gabungan dengan menteri kesehatan yang hasilnya kedua menteri sepekat untuk mendukung 43.000 bidan PTT diangkat menjadi PNS, untuk itu kami sangat berharap ada rekomendasi dari bupati sebelum kami melangkah lagi,” lanjutnya.

Sementara Kepala Badan Kepegawaian Daerah Banjarnegara Tito Agus Wigono mengatakan menambahkan, Banjarnegara saat ini memang masih membutuhkan dan kekurangan tenaga bidan.“Sebagai langkah awal proposal yang diajukan forum bidan merupakan alat dukung untuk mewujudkan apa yang diinginkan forum, namun semua harus ada PP yang merupakan payung hukum spesifik untuk mendukung upaya tersebut,” kata Tito.

Menurutnya sebelum ada payung hukum akan sulit dan akan  menjadi kendala. Kementrian Kesehatan harus mengusulkan untuk kemudian dilakukan pembahasan di DPR .

“Pada dasarnya daerah tidak akan keberatan kalau hanya mengajukan rekomendasi namun untuk diangkat menjadi PNS harus melalui berbagai ketentuan dari pusat,” lanjutnya.

Bupati Banjarnegara Sutedjo Slamet Utomo menambahkan masih tingginya angka kematian bayi dan ibu menjadikan Banjarnegara masih sangat membutuhkan tenaga bidan.

Tekait rekomendasi dari daerah Bupati Sutedjo akan memberi dukungan berupa rekomendasi. “Sepanjang tidak menyalahi aturan kami siap memberikan rekomendasi karena bagaimanapun Banjarnegara masih membutuhkan tenaga bidan, kami akan melakukan melakukan koordinasi dengan BKD nantinya untuk rekomendasi proposal dari Forum Bidan PTT,” kata Bupati Sutedjo.

Saat ini di Banjarnegara  terdapat 497 bidan, 185 diantaranya merupakan bidan PNS. 235 bidan PTT dan 81 bidan magang. Bidan bidan tersebut tersebar di 20 kecamatan, 35 puskesmas dan 278 desa atau kelurahan yang ada di Banjarnegara. Sebagain PTT sudah ada yang bekerja lebih dari 9 tahun.

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *