Para siswa penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) berhak menggunakan fasilitas tersebut sampai selesai dalam belajar. Oleh karena itu, tidak ada pencabutan bagi siswanya yang ikut demo. KJP merupakan kewajiban pemerintah untuk membantu siswa yang kesulitan biaya.
“Tidak ada (pencabutan). Begini jadi siswa menerima KJP karena kondisi sosial ekonomi keluarganya itu lemah sehingga dia dapat bantuan dari pemerintah supaya bisa sekolah. Pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan setiap anak usia sekolah mendapatkan pendidikan hingga tuntas,” kata Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Jakarta Barat, Rabu (2 Oktober 2019).
Anies menuturkan tugas pemerintah adalah memastikan anak mendapatkan pendidikan hingga tuntas.
“Jadi siswa menerima KJP karena kondisi sosial ekonomi keluarganya lemah sehingga dia dapat bantuan dari pemerintah supaya bisa sekolah,” terangnya.