Sejarah mencatat, 12 Maret 1967 Jenderal Soeharto ditunjuk sebagai Presiden Indonesia menggantikan Soekarno. Saat itu, status Soeharto baru menjadi “pejabat presiden”.
Penunjukan itu berdasarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) Nomor XXXIII/MPRS/1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan Negara dari Presiden Soekarno.
TAP MPR itu menyebutkan juga bahwa Soekarno dilarang melakukan kegiatan politik sampai dengan pemilihan umum.
Soekarno yang harusnya memimpin rapat kabinet di Istana Merdeka pada 11 Maret 1966 harus segera meninggalkan tempat, karena adanya laporan pasukan liar yang bergerak ke luar istana.
Sebelumnya, dengan adanya Surat Perintah 11 Maret 1966 (Supersemar), Soeharto dinilai tidak hanya memulihkan keamanan, tetapi juga perlahan mengambil alih kepemimpinan nasional.
Soekarno sempat menyampaikan pidato pembelaan yang dikenal dengan “Nawaksara”, tapi MPRS menolak pertanggungjawaban itu.