by

Tim Hukum Cabup dan Cawabup Purbalingga Tiwi-Dono. Laporkan Dugaan Pelanggaran Kartu Kampenya Paslon Satu ke Bawaslu

-Politik, Update-dibaca 1.90Rb kali | Dibagikan 5 Kali

Tim Hukum Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan wakil Bupati Purbalingga nomer urut dua Dyah Hayuning Pratiwi-Sudono (Tiwi-Dono) kembali melaporkan pelanggaran paslon nomor urut satu Calon Bupatidan Calon Wakil Bupati Purbalingga nomer urut satu, Muhammad Sulhan Fauzi (Oji) dan Zaini Makarim (Jeni) ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Purbalingga, Sabtu (14 November 2020).

Tim Hukum Tiwi-Dono, Endang Yulianti mengungkapkan, laporan ini terkait pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Purbalingga nomor urut satu (Oji-Jeni).

“Paslon nomor urut 01 diduga melanggar administrasi karena paslon tersebut telah mencetak dan menyebarkan bahan kampanye tambahan tidak sesuai dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam PKPU no 4 tahun 2017 yang telah diubah dengan PKPU no 11 tahun 2020,” katanya didampingi sekretaris tim pememenangan kampanye Karseno dan Herlinda  kepada wartawan, usai melapor ke Bawaslu, Sabtu (14 November 2020).

Endang menjelaskan bahwa bahan kampanye yang diperbolehkan oleh PKPU bentuknya berupa penutup kepala, pakaian, alat makan minum, kalender, pin, kartu nama, dan stiker kecil. Namun, ketika paslon 01 ini menyebarkan bahan kampanye berupa kartu mirip ATM, disana ada visi misi dan program pasangan calon ada gambarnya calon, no urut kemudian ada partai pengusungnya kita menganggap telah melanggar PKPU pasal 76.

“Kami meminta kepada Bawaslu Kabupaten Purbalingga untuk menindak sesuai dengan mekanisme, menangani ini dan memberikan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Purbalingga untuk memberikan teguran tertulis kepada paslon no urut satu,” pintanya.

Selanjutnya Endang juga meminta ke KPU memerintahkan kepada terlapor untuk menarik bahan kampanye yang sudah disebar dimasyarakat dan melaporkan kepada KPU Kabupaten Purbalingga bahan kampanye yang sudah ditarik itu tadi. Ini tentu saja sesuai dengan PKPU no 4 tahun 2017 pasal 76.

Menurut Endang, dengan adanya kartu yang disebarkan di masyarakat sangat berpotensi terjadinya pembodohan publik. Kenapa, karena alat sosialisasi dengan menggunakan media seperti ATM itu berpotensi ditangkap berbeda oleh msyarakat awam.

“Ini tidak lazim, lazimnya sebuah sosialisasi itu menggunakan bahan kertas bisa berupa panflet, banner dan sebagainya. Dalam masyarakat awam ketika menerima kartu yang berbentuk seperti ATM, mereka menangkap bahwa itu bisa langsung digunakan padahal itu tidak bisa dipergunakan,” ujarnya.

Endang menambahkan, kalau kami mengamati kartu yang disebar itu kami berpendapat satu melakukan plagiat. Kenapa, karena program yang ditulis sebagian besar sudah dilaksanakan oleh pemerintah dan sedang berjalan juga. jadi jika itu dikatakan program satu saya pikir kurang tepat.

“Ini program pemerintah. Siapapun bupatinya program tersebut merupakan program pemerintah bukan program paslon satu ini unsur plagiat yang kami nilai,” tuturnya.

Kami juga menyerahkan barang bukti berupa delapan kartu dengan jenis ada lima aitem ada kartu petani, kartu perempuan hebat, kartu pendidikan, kartu kesehatan, dan untuk UMKM.

Kenapa kami melaporkan karena kami menemui dilapangan ada masyarakat yang menggunakan kartu itu untuk berobat ditolak dipuskesmas.

“Nah ini memprihatinkan, terlepas dari apapun ini, ini bentuk keprihatinan kami ketika ada cara-cara seperti ini,” ungkapnya

Comment

Berita Lainnya