by

Tidak Ada Ganjil-Genap di Jakarta. Tunggu Surat Keputusan Gubernur

-Politik, Update-dibaca 5.08Rb kali | Dibagikan 68 Kali

Aturan ganjil-genap bagi kendaraan bermotor di Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta pada saat masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi belum berlaku. Ganjil-genap mulai berlaku jika sudah ada Keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

“Ganjil-Genap dilakukan maka akan ada Surat Keputusan Gubernur. Selama belum ada Surat Keputusan Gubernur, maka tidak ada ganjil-genap,” kata Anies, Senin (8 Juni 2020).

Menurutnya, urgensi kebijakan ganjil-genap dilakukan ketika  tingkat keramaian orang di luar rumah tak bisa dikendalikan. Pemberlakukan kebijakan ini juga menunggu hasil evaluasi awal masa PSBB transisi.

“Kebijakan itu dilakukan jika dipandang perlu ada pengendalian jumlah penduduk di luar rumah, karena ternyata yang keluar rumah lebih banyak daripada yang bisa dikendalikan,” tuturnya.

Selain itu, tolak ukur diberlakukannya ganjil-genap adalah dari angka penularan kasus Covid-19 di Jakarta. Jika kasus positif terus melonjak, maka kebijakan ini dilakukan untuk mengendalikan mobilitas orang, baik dari dalam maupun luar Jakarta.

“Kita akan lihat jumlah kasus. Kita akan lihat jumlah orang bepergian. Dari situ nanti bila diperlukan, baru digunakan. Bila tidak diperlukan, ya tidak digunakan,” jelasnya.

“Sama seperti PSBB. Bila wabahnya ternyata meningkat, jumlah kasus bertambah, maka diterapkan PSBB. Jadi bukan berarti kalau ada dalam aturan pasti dilaksanakan, pasti digunakan,” imbuh Anies.

Untuk diketahui, kebijakan ganjil-genap ditiadakan sejak 15 Maret 2020 saat sejumlah aktivitas mulai dibatasi. Ganjil-genap ditiadakan saat itu agar masyarakat menggunakan kendaraan pribadi sehingga mengurangi kepadatan di angkutan umum. Anies kembali mengatur ganjil-genap dalam Keputusan Gubernur Nomor 51 Tahun 2020 Tentang PSBB Transisi.

Dalam pasal 17 Ayat 2 poin a menyebutkan, kendaraaan bermotor pribadi berupa sepeda motor dan mobil beroperasi dengan prinsip ganjil genap pada kawasan pengendalian lalu lintas.

Kemudian pada Pasal 18 Ayat 3 mengatakan, pemberlakuan kawasan pengendalian lalu iintas dengan sistem ganjil genap ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Selanjutnya, pada Ayat 4, pedoman teknis mengenai ruas jalan yang diberlakukan ganjil-genap diatur oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta.

 

 

Comment

Berita Lainnya