Terkait Keppres Amnesti Baiq Nuril, Mahkamah Agung : Terserah Pemerintah

By: On: Dibaca: dibaca 7.83Rbx
Terkait Keppres Amnesti Baiq Nuril, Mahkamah Agung : Terserah Pemerintah

Mahkamah Agung (MA) belum menerima terusan salinan Keppres amnesti Baiq Nuril. Padahal, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah meneken Keppres amnesti untuk Baiq Nuril.

“MA tidak berwewenang untuk menanggapi Keppres karena merupakan wewenang Presiden. Pelaksanaan amnesti merupakan wewenang pemerintah ,” kata Kabiro Hukum dan Humas MA, Abdullah, Jakarta Pusat, Kamis (1 Agustus 2019).

Baca Juga : Keppres Amnesti Baiq Nuril Sudah Diteken Presiden Joko Widodo

MA menurut Abdullah Kewenangan MA sampai memutus yang diajukan ke MA, selebihnya kembali kepada pemerintah dalam hal ini jaksa selaku eksekutor. Oleh pemerintah akan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan itu semua kewenangan pemerintah.

“Kalau memang DPR sudah menyetujui ya apa salahnya Presiden memberikan. Karena DPR sebagai wakil rakyat sudah memberikan persetujuan. Oleh karena ini merupakan kewenangan dari lembaga lain di luar MA tentunya MA tidak berkomentar, tidak etis MA mengomentari kewenangan lembaga negara lain. Dalam hal ini adalah pemerintah,” ungkapnya.

Baca Juga : Aziz Fauzi Pengacara Baiq Nuril: Amnesti Diteken Presiden Jokowi, Kabar Gembira Bagi Masyarakat

Baiq Nuril dalam putusan di MA dinyatakan terbukti bersalah mentransfer/ mentransmisikan rekaman percakapan dengan mantan atasannya berinisial M saat Baiq Nuril menjadi staf honorer di SMAN 7 Mataram.

Padahal Baiq Nuril merekam percakapan dengan bekas atasannya di SMAN 7 Mataram berinisial M untuk membela diri. M, disebut Baiq Nuril, kerap menelepon dirinya dan berbicara cabul.

Setelah kalah di upaya peninjauan kembali (PK), banyak pihak mendorong agar Presiden Jokowi memberikan amnesti. Surat pertimbangan amnesti pun disetujui DPR pada sidang paripurna.

 

 

 

No Responses

Leave a Reply

error: Content is protected !!