by

Terima Gaji Rp 350ribu-Rp 850ribu Setiap Bulan. Guru Honorer Mengadu ke Pjs Bupati Purbalingga, Minta Gaji Disetarakan UMK

-Pendidikan, Update-dibaca 1.40Rb kali | Dibagikan 9 Kali

Sejak era pemerintahan Bupati Tasdi, Guru Tidak Tetap (GTT) menerima honor yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sekira Rp 850 ribu perbulan. Tapi itu untuk mereka yang telah menerima Surat Keputusan (SK) Bupati. Adapun GTT yang belum menerima SK hanya menerima sekitar Rp 350 ribu.

Pernyataan itu mencuat ketika Forum Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) Purbalingga menyampaikan aspirasi kepada Pjs Bupati Purbalingga Sarwa Pramana di ruang kerjanya, Jumat siang (13 November 2020).

Koordinator forum Abbas Rosyadi mengatakan, pertemuan pihaknya dengan Pjs Bupati dalam rangka menyampaikan aspirasi. Pihaknya mendorong pemerintah daerah untuk ikut memperjuangkan GTT dan PTT agar diangkat Aparatur Sipil Negara (ASN) oleh pemerintah.

“Selain perjuangan di tingkat pusat, pihaknya juga memperjuangkan kesejahteraan GTT PTT di daerah. Pihaknya berharap Pemerintah Kabupaten Purbalingga dapat menaikkan honor GTT yang bersumber dari APBD. Pihaknya berharap agar angkanya disetarakan dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK),” katanya.

Ia merinci, terdapat sekitar 1250 GTT dan PTT yang bekerja di Taman Kanak-kanak (TK) Negeri, Sekolah Dasar Negeri (SDN) hingga tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) Negeri di Purbalingga. Mereka semuanya telah berusia di atas 35 tahun.

“Ada yang usianya 58 tahun,” katanya

Ia memaparkan, para guru atau tenaga kependidikan honorer ini, menurut dia, layak diperjuangkan menjadi ASN. Pasalnya, mereka sudah kehilangan kesempatan untuk bisa mengikuti tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Sebab aturan baru membatasi usia peserta seleksi CPNS maksimal 35 tahun.

Sementara banyak guru honorer yang melebihi batas usia yang ditentukan. Padahal pengabdian mereka di dunia pendidikan sudah cukup panjang. Mereka selama ini rela digaji rendah untuk ikut memajukan pendidikan.

“Karena itu, jika aturan baru tidak memungkinkan GTT dan PTT diangkat ASN, pihaknya berharap Presiden RI Joko Widodo menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) yang bisa jadi landasan untuk pengangkaran tersebut. Nasib GTT PTT layak diperhatikan,”katanya

 

 

Comment

Berita Lainnya