by

Terapkan Protokol Kesehatan Covid-19. Aliansi Peduli Buruh Purbalingga Gelar Aksi Damai Menolak UU Cipta Kerja

-Daerah, Update-dibaca 7.90Rb kali | Dibagikan 23 Kali

Puluhan orang dari delapan elemen organisasi masyarakat yang terhimpun dalam Aliansi Peduli Buruh Purbalingga menyuarakan penolakan Undang-undang (UU) Cipta Kerja, di Pendapa Dipokusumo Purbalingga, Selasa (13 Oktober 2020).

Aksi damai itu mengedepankan protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19, dihadiri  Pejabat Sementara (Pjs) Bupati Purbalingga Sarwa Pramana, Ketua DPRD Purbalingga Bambang Irawan, Kapolres Purbalingga AKBP Muchammad Syafi Maulla, Dandim 0702/ Purbalingga Letkol Inf Decky Zulhas.

Dalam aksinya mereka menilai UU Cipta Kerja dinilai tidak hanya merugikan kaum buruh, namun keberadaan UU Cipta Kerja diduga akan memperburuk kondisi kerja di Indonesia, upah murah, memudahkan PHK, dan merusak lingkungan.

“Seruan aksi ini dipicu sikap DPR dan pemerintah yang tidak mau mendengarkan aspirasi rakyat. Tidak peka terhadap penderitaan kaum buruh. Oleh karena itu kami menyatakan menolak disahkannya UU Cipta Kerja,” ungkap Heri Waskito

Ketua DPRD Purbalingga, Bambang Irawan mengungkapkan, pihaknya telah mengikuti Rapat Sosialisasi Sinergitas Pembangunan Pusat dan Daerah dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian beserta Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia secara virtual dalam rangka sosialisasikan UU Cipta Kerja yang diselenggarakan langsung secara virtual dari Ruang Sasana Bhakti Praja,

“Tadi pagi, Selasa (13 Oktober 2020) rapat virtual. Tadi dijelaskan Mendagri Tito Karnavian bahwa UU Cipta Kerja ini, dalam hal untuk menciptakan lapangan kerja semakin terbuka. Sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ungkap Iwan.

Ia mengaku belum memegang draf final yang resmi. Tentang undang-undang Omnibus Law cipta kerja juga belum sepenuhnya membaca dan memahami. Oleh karena itu, lanjutnya, siapa pun, diharapkan mencari sumber sementara yang ada. Selanjutnya membaca dan memahami setiap pasal per pasal

“Meskipun dalam membaca itu perlu waktu yang lama, dan energi yang besar. Itu isinya banyak sekali, saya pun belum selesai membaca dua kali,” kata Iwan.

Pjs Bupati Purbalingga, Sarwa Pramana mengungkapkan, akan segera menindaklanjuti masukan-masukan dari peserta aksi.

“Kalau cukup waktu, karena saya hanya pejabat sementara. Akan segera saya tindaklanjuti masukan-masukan dari teman-teman semua, termasuk terkait dengan upah buruh. Intinya, kami siap membuatkan surat pengantar penyampaian aspirasi dan masukan-masukan dari teman-teman kepada anggota DPR RI, Presiden dan Gubenur. Sekarang, langsung saya tanda tangani surat pengantar itu,” ungkapnya.

Kapolres Purbalingga, AKBP Muchammad Syafi Maulla mengapresiasi aksi penyampaian aspirasi ini. Dalam aksi ini telah protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19.

“Ini masih pandemic covid 19. Aksi ini tanpa mengerahkan peserta yang banyak. Terima kasih atas dukungan terhadap pencegahan penyebaran Covid-19 yang telah dilaksanakan. Semoga aksi ini dapat menjadi contoh secara nasional dalam menyampaikan aspirasinya di tengah pandemi Covid-19,” ungkapnya

Aliansi Purbalingga Peduli Buruh itu terdiri dari LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI), Sangga Langit, Anak Bangsa, PPB, Barisan Patriot Peduli Indonesia (BPPI), IJI, Komunitas Semut dan Komunitas Seni Purbalingga (Konsep).

Comment

Berita Lainnya