Tasdi Tersangka, Wabup Tiwi Segera Ditetapkan Jadi Plt Bupati Purbalingga

By: On: Dibaca: 10,013x
Tasdi Tersangka, Wabup Tiwi Segera Ditetapkan Jadi Plt Bupati Purbalingga

Menyusul ditetapkan Bupati Purbalingga Tasdi menjadi tersangka kasus dugaan korupsi proyek Islamic Centre. Wakil Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi (Tiwi) segera menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Purbalingga, Saat ini Tiwi tinggal menunggu SK penetapan sebagai Plt Bupati.

Demikian disampaikan Ketua DPRD Purbalingga Tongat, kepada cyber media lintas24.com, Kamis (7/6). Diungkapkan penunjukan Tiwi sebagai Plt Bupati menurutnya tersebut sesuai UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda. Pada pasal 66 ayat 3 dijelaskan Kepala Daerah yang sedang ditahan dilarang melaksanakan tugas dan kewenangan.

Tongat menyebut Pasal 66 ayat 1 huruf c yang berbunyi, Wakil Kepala Daerah diwajibkan menjalankan tugas dan wewenang Kepala Daerah, apabila Kepala Daerah menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.

“Selain itu Mendagri juga mengingatkan Plt Gubernur Heru Sudjatmoko atas tugasnya di Pasal 91 ayat 2 huruf B. “Jadi aturan mainnya jelas, Tiwi yang akan menjadi Plt Bupati,” ujarnya.

Dia juga menyampaikan di depan mata ada sejumlah agenda yang harus segera dilaksanakan. Diantaranya penyerahan Laporan Keuangan Daerah (LKD) tahun 2017 dan juga Kebijakan Umum Anggaran Plafon Penggunaan Anggaran Sementara (KUA PPAS)  Perubahan tahun 2018 ke DPRD.

“Kami masih menunggu penyerahan tersebut dari eksekutif. Kami berharap tidak tertunda lama,” katanya lagi.

Sementara itu Sekretaris DPC PDIP Purbalingga HR Bambang Irawan mengatakan pihaknya prihatin dengan kasus dugaan korupsi yang menimpa Tasdi yang notabene adalah Ketua DPC PDIP. Saat ini DPD PDIP Jateng telah menunjuk Bambang Haryanto Baharudin sebagai Plh Ketua DPC PDIP Purbalingga.

“Saya memang meminta sebelum ada ketua DPC definitif, harus ada Plh terlebih dahulu. Juli kemungkinan Ketua DPC definitif akan ditetapkan,” tandasnya.

Sementara itu Wabup Dyah Hayuning Pratiwi ketika mengatakan dia akan mengikuti aturan main yang ada. Yang terpenting saat ini menurutnya adalah bagaimana menata birokrasi agar tetap bisa bekerja seperti biasa. Terkait proses hukum pihaknya menghormati apa yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Soal Plt Bupati saya mengikuti aturan saja. Kami sudah berkoordinasi dengan Sekda dan pejabat lain. Yang terpenting jajaran ASN harus tetap kompak dan bekerja dengan baik,” imbuhnya.

Seperti diketahui Bupati Purbalingga Tasdi telah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi oleh KPK. Yang bersangkutan diduga tersangkut kasus permintaan fee proyek pembangunan Islamic Centre.  Selain Tasdi, Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan (Kabag ULP) Hadi Iswanto serta tiga orang rekanan masing-masing Hamdani Kosen, Librata Nababan dan Ardirawinata Nababan juga ditetapkan sebagai tersangka.

 

No Responses

Leave a Reply

error: Content is protected !!