Tak Mau Dipolisikan, Guru Harus Pahami Undang-Undang

By: On: Dibaca: 6,668x
Tak Mau Dipolisikan, Guru Harus Pahami Undang-Undang

Wakil Ketua dan Tim Advokasi LKBH (Lembaga Bantuan dan Konsultasi Hukum) Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jawa Tengah Dr. Sapto Budoyo, SH. MH mengingatkan agar para guru dapat memahami undang-undang yang berlaku.

Pasalnya, Di era reformasi, masyarakat memiliki kecenderungan memperkarakan guru dalam menjalankan profesinya, karena guru memberikan sanksi fisik, non fisik, memberikan nilai/tidak menaikkan kelas/tidak meluluskan peserta didik dan lain sebagainya yang dapat mengantarkan guru ke penjara dan mengancam status kepegawaiannya, di sisi lain guru dituntut menghasilkan siswa pintar dan berbudi. Oleh karena itu guru diharapkan.

“Guru bisa menjadi subyek atau obyek (korban) atas regulasi tersebut. Jangan sampai kita melampaui batas,” kata Sapto saat memberikan workshop Pembinaan Hukum Perlindungan Profesi Guru, di Pendopo Dipokusumo, Selasa (8/5).

Sapto yang juga berprofesi sebagai dosen dan Dekan Fakultas Hukum Universitas PGRI menambahkan, Guru tidak hanya bertugas mentransfer ilmu tetapi juga mendidik. Kita akan menemui peserta didik dengan karakter yang berbeda-beda, kita harus mampu memahaminya, karena psikologi guru sangat mempengaruhi ketika berada di depan kelas.

“Sekarang ini kebanyakan kasus yang menyangkut guru dan murid langsung diserahkan kepada pihak kepolisian. Sebenarnya, kasus tersebut seharusnya diajukan dulu kepada Dewan Kehormatan Guru Indonesia (DKGI),”ungkapnya

Ia menegaskan, saat ini sudah dibentuk Dewan Kehormatan Guru di seluruh kabupaten dan kota di Indonesia. Jadi bila seorang guru melanggar kode etik, maka laporannya harus ditujukan ke dewan kehormatan tersebut untuk dipetimbangkan, tidak langsung ditangani kepolisian.

“Dasarnya, tenaga pendidikpun sudah dilindungi Undang-undang. Diantaranya pasal 40 UU Sisdiknas (Sistem Pendidikan Nasional) yang berbunyi Pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh perlindungan hukum dan melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan hukum bagi guru,”ungkapnya.

Selain itu lanjut Sapto, UU Guru dan Dosen pasal 39 juga mengatur “pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas. Dan pasal 40 PP 74 tahun 2008 bahwa, guru berhak mendapat perlindungan dalam melaksanakan tugas dalam bentuk rasa aman dan jaminan keselamatan dari pemerintah, pemerintah daerah, satuan pendidikan, organisasi profesi guru, dan/atau masyarakat sesuai dengan kewenangan masing-masing.

“Jadi perlindungan ada, kewenangan mendidik juga ada. Seharusnya guru saat melaksanakan tugas tidak bisa dituntut baik secara pidana dan perdata seperti profesi dokter, dan lainnya, selama tidak melanggar peraturan yang berlaku.” kata Sapto.

No Responses

Leave a Reply

error: Content is protected !!