Sudah Saatnya Indonesia Menata Ulang Regulasi Dunia Pendidikan

By: On: Dibaca: 109,097x
Sudah Saatnya Indonesia Menata Ulang Regulasi Dunia Pendidikan

Batasan usia 35 tahun bagi pendaftar dalam sistem penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang akan kembali diselenggarakan tahun 2018 terus menjadi persoalan. Banyak pihak, utamanya tenaga honorer, yang mendesak agar aturan tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS segera direvisi.

Seperti diketahui, payung hukum pengangkatan honorer jadi CPNS yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2012 kini sudah diganti oleh Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, yang mewajibkan masyarakat untuk mengikuti tahapan tes untuk menjadi abdi negara.

Anggota bidang kemitraan Komite SMP Negeri 1 Purbalingga, Toto Rusmanto mengungkapkan,  saat ini tidak perlu saling menyalahkan. Regulasi dunia pendidikan Indonesia sudah perlu ditata ulang. Sebenarnya, dunia pendidikan Indonesia memerlukan guru berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS).

“Semua profesi orangtua akan membutuhkan guru untuk mendidikan anak-anaknya. Saya katakan, Indonesia perlu guru berstatus PNS. Nah, untuk memenuhi Guru PNS itu, ya diangkatlah guru-guru honorer yang telah lama mengabdi tanpa terputus waktu. Seyogyanya tanpa syarat yang membatasi mereka,”ungkap Toto Rusmanto kepada cyber media lintas24.com, Selasa (23 Oktober 2018).

Toto menegaskan, tuntutan kesejahteraan hidup guru berstatus PNS inilah yang dipersoalkan. Tak dipungkiri perbedaan penghasilan yang diterima guru honorer dan guru PNS sangat banyak.

“Guru PNS bersertifikasi mendapatkan tunjangan lebih banyak daripada guru honorer. Padahal tugas dan kewajibannya sama. Mengabdi untuk Negara dengan mendidik para siswa. Seyogyanya, Pemerintah berani menata kembali regulasinya. Naikkan status guru honorer menjadi guru PNS,”tegas Toto.

Indonesia memang membutuhkan tenaga guru professional lanjut Toto, namun seyogyanya Pemerintah tidak memberikan tunjangan yang terlalu banyak yang mengakibatkan kecemburuan antara guru honorer dan guru PNS.

“Silahkan Pemerintah menata ulang kembali regulasi dunia pendidikan. Sejahterakan para Guru. Untuk para guru honorer, saya ingin untuk tidak melanjukan aksi demo maupun mogok mengajar. Berjuang menuntut hak boleh-boleh saja tapi jangan sampai meninggalkan kelas sehingga siswa telantar,”ungkap Toto.

Sebelumnya,  Ketua Forum Honorer Pendidik dan Tenaga Kependidikan (FHPTK) Kabupaten Purbalingga, Abas Rosyadi mengemukakan, banyak tenaga guru honorer yang keberatan dengan terbitnya UU ASN itu dan mengancam mogok mengajar.

“FHPTK Purbalingga tidak menginstruksikan agar guru honorer Purbalingga menggelar aksi mogok mengajar, meskipun tidak mengeluarkan instruksi mogok mengajar, namun jika ada tenaga honorer yang mendapat intimidasi karena memilih mogok, forum tetap akan membela dan memperjuangkannya. Termasuk kemungkinan paling pahit, jika sampai harus meninggalkan profesi guru,”ungkap Abas Rosyadi saat bersemuka dengan Plt Bupati Purbalingga, Dyah Hayuning Pratiwi, Selasa (16 Oktober 2018).

 

 

No Responses

Leave a Reply

error: Content is protected !!