Soal Wacana GBHN Dihidupkan Kembali. Wapres Jusuf Kalla: Apa Rakyat Setuju Haknya Diambil MPR

By: On: Dibaca: dibaca 21.80Rbx
Soal Wacana GBHN Dihidupkan Kembali. Wapres Jusuf Kalla: Apa Rakyat Setuju Haknya Diambil MPR

Menghidupkan kembali Garis Besar Haluan Negara (GBHN) harus dikaji kembali. GBHN penting agar membuat perencanaan jangka panjang atau jangka menengah 5 tahunan. Pasalnya, pemerintah saat ini sudah memiliki dasar perencanaan untuk pembangunan atau RPJPN dan RPJMN.Sebab GBHN kata dia akan menyesuaikan program kampanye.

Baca Juga : Masyarakat Ingin GBHN Dijalankan Lagi

“Itu semua setuju, Saya setuju, ada suatu garis besar yang disetujui oleh instansi lembaga negara. Cuma memang efeknya yang harus dikaji ulang. Apakah itu membuat MPR menjadi lembaga tertinggi lagi? Tentu ini akan dikaji DPR, karena MPR itu membawahi DPR lagi,” tutur Wakil Presiden Jusuf Kalla, dikantor, Selasa, (13 Agustus 2019)

Baca Juga : Amandemen UUD 1945 Dibutuhkan Agar Fungsi DPD Menjadi Lebih Baik

Jusuf Kalla menjelaskan, banyak perubahan yang rakyat belum tentu setuju. Contoh: presiden dipilih MPR karena lembaga tertinggi. Maka dia berhak memilik presiden.

Baca Juga : Wacana DPRD Pilih Kepala Daerah Kembali Merebak

“Kalau gitu lain lagi soal. Apakah rakyat setuju haknya diambil MPR untuk pemilihan langsung,” kata Jusuf Kalla

Baca Juga : Integritas KPU Patut Dipertanyakan

Sebelumnya Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menilai GBHN diperlukan agar pembangunan di Indonesia tidak terputus. Tjahjo menyebut GBHN juga diperlukan agar presiden memenuhi janji-janji kampanye.

“Negara yang besar memerlukan perencanaan jangka panjang. Saat pemerintahan Presiden ke-2 RI Soeharto, perencanaan jangka panjang dijabarkan dalam rencana pembangunan lima tahun (Repelita),” ungkap Mendagri.

 

No Responses

Leave a Reply

error: Content is protected !!