by

Siswa SD dan SMP di Purbalingga Sudah Boleh Belajar Tapka di Sekolah. Dindikbud Minta Tetap Waspada Covid-19

-Pendidikan, Update-dibaca 26.06Rb kali | Dibagikan 220 Kali

Sekolah di Kabupaten Purbalingga yang akan menyelenggarakan pembelajaran tatap muka (Tapka) di sekolah wajib mengikuti protokol kesehatan di masa pandemi Covid-19. Hal ini terkait diperbolehkannya belajar Tapka untuk siswa di zona kuning dan hijau .

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadin Dikbud) Kabupaten Purbalingga, Setiyadi melalui Kepala Bidang (Kabid) Pembinaan Sekolah Menengah Pertama (SMP),  Joko Sumarno meminta seluruh satuan pendidikan untuk menyelenggarakan kegiatan Tapka dengan hati-hati.

“Ya sudah diperbolehkan, hanya saja untuk Kabupaten Purbalingga masih zona kuning,  masih harus hati-hati tetap waspada. Tentang hal itu, kemarin saya  gendu-gendu (membincangkan-red) rasa dengan Pak Kadin, intinya nanti kita belum penuh Tapka,  masih sangat hati-hati,  mungkin dalam tahap awal masih shifting untuk kelas, termasuk protokol kesehatan sangat hati-hati dan ketat untuk pelaksanaannya,” tuturnya kepada media siber lintas24.com, Selasa (11 Agustus 2020).

Ia menjelaskan,  terkait Surat Edaran (SE) Bupati Purbalingga, nomor 440/14694/2020 tanggal 8 Juli 2020 tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran pada tahun ajaran 2020-2021 di masa pandemi Covid-19. Pihaknya meminta Kepala SMP harus berkoordinasi dengan Gugus Tugas.Pengajuan permohonan surat keterangan aman dari Covid-19 untuk dapat menyelenggarakan pembelajaran di satuan pendidikan ditujukan kepada Ketua Gugus Tugas Kecamatan untuk jenjang SMP

“Kalau prinsip boleh, tapi yang tahu impelemntasinya hanya pihak sekolah. Intinya kita tetap mengedepankan kesehatan, aturan harus kita ikuti dari pimpinan. Bupati sudah membolehkan tetapi harus ada protokol kesehatan dari gugus tugas tingkat kecamatan untuk SMP,”tegasnya

Hal yang sama juga diungkapkan Kepala Bidang (Kabid) Pembinaan Sekolah Dasar (SD) Agustinus Indradi. Dikatakan, sebelum melakukan pembelajaran Tapka di sekolah, Tim Gugus Tugas Penanganan Covid- 19 di tingkat satuan pendidikan harus sudah terbentuk. Selanjutnya, berkoordinasi dengan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid- 19 Desa/Kelurahan setempat terkait keamanan penyelenggaraan proses belajar mengajar.

“Untuk SD, pengajuan permohonan surat keterangan aman dari Covid-19 untuk dapat menyelenggarakan pembelajaran Tapka di satuan pendidikan ditujukan kepada Ketua Gugus Tugas Desa atau Kelurahan. Nah, Gugus Tugas itu yang memberikan surat keterngan kepada sekolah untuk pembelajaran tatap muka,” ungkapnya.

Ia menambahkan, sarana protokol kesehatan yang harus dilaksanakan diantaranya sekolah harus memiliki thermo gun, mewajibkan guru dan siswa bermasker, tersedia tempat cuci tangan, tidak memperbolehkan duduk berhadapan, perlengkapan belajar yang digunakan oleh siswa di upayakan tidak bergantian dan pengawasan dengan tidak membiarkan ada pedagang.

“Kalau sudah berjalan, kami dari Dindikbud memerintahkan Korwilcam dan Pengawas Sekolah untuk memantau pelaksanaannya. Kegiatan tatap muka tersebut bisa dihentikan sewaktu-waktu apabila sekolah tidak melaksanakan protokol kesehatan, kemudian ada protes keberatan dari orang tua murid, atau ada kasus yang terjadi di sekitar. Otomatis langsung dihentikan,” tegasnya.

Terpisah, Lurah Purbalingga Wetan, Tri Anirwo Supandri mengungkapkan, masih mempelajari Surat Edaran Bupati Purbalingga, tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran pada tahun ajaran 2020-2021 di masa pandemi Covid-19.

“Tadi sudah ada surat masuk dari SD Negeri 2 dan 3 Purbalingga Wetan. Kami tidak tergesa-gesa mengambil keputusan untuk memberikan surat keterangan aman dari Covid-19 untuk dapat menyelenggarakan pembelajaran Tapka. Kami masih mempelajari Surat Edaran Bupati Purbalingga. Segera kami tindaklanjuti,” tuturnya

Untuk diketahui, pembelajaran Tapka di sekolah untuk jenjang SD dan SMP di Kabupaten Purbalingga sudah boleh diselanggarakan. Dindikbud Kabupaten Purbalingga sudah menindaklanjuti  SE Bupati Purbalingga  nomor 440/14694/2020 tanggal 8 Juli 2020. Dindikbud Purbalingga telah mengeluarkan SE nomor 420/1291/2020 tanggal 03 Agustus 2020 yang ditujukan kepada Kepala SMP Negeri dan Swasta di Kabupaten Purbalingga, Koordinator Wilayah Kecamatan (Korwilcam) Dindikbud se-Kabupaten Purbalingga, tentang penyelanggaraan pembelajaran tahun ajaran 2020/2021 di masa pandemi Covid-19.

Comment

Berita Lainnya