by

Sekolah di Kabupaten Tegal Dilarang Pungut Biaya Pendidikan

-Pendidikan, Update-dibaca 4.09Rb kali | Dibagikan 22 Kali

Seluruh sekolah diingatkan untuk tidak memungut biaya pendidikan. Pasalnya, biaya pendidikan untuk menjalankan proses belajar mengajar sudah ditanggung pemerintah melalui bantuan operasional sekolah (BOS).

“Kerja sama diperlukan untuk mengembangkan kinerja dan prestasi sekolah. Karena anggaran pendidikan punya keterbatasan. Namun demikian saya minta, agar tidak memaksakan pemenuhan kebutuhan sarpras yang dibebankan dan memberatkan orang tua siswa,” ungkap Bupati Tegal, Umi Azizah saat kegiatan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Janji Jabatan Pejabat Kepala SDN, Kepala SMPN dan Kepala Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) di Aula Badan Kepegawean Daerah (BKD),

Menurutnya, para kepala sekolah sebagai manajer sekolah perlu menggalang kerja sama dengan sejumlah pihak untuk mendapat dukungan peningkatan sumber daya sekolah. Bangsa yang maju, unggul sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia. Sedangkan manusia yang berkualitas sangat ditentunkan oleh pendidikan.

“Maka, pendidikan menjadi solusi untuk memutus mata rantai kemiskinan antara generasi. Untuk itulah pemerintah terus berupaya memeratakan akses pendidikan dan percepatan wajib belajar 12 tahun pada jenjang pendidikan dasar dan menengah,” katanya.

Selain itu, lanjut Umi, pemerintah juga telah menerapkan Standar Nasional Pendidikan sebagai acuan dasar setiap penyelenggara pendidikan, meliputi kriteria minimal berbagai aspek yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan.

Pemerintah juga memberikan akses yang lebih luas kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu melalui beasiswa agar tidak ada lagi anak Indonesia yang tertinggal dan putus sekolah. Apalagi, saat ini di tengah keprihatinan akibat menghadapi masa sulit pandemi COVID-19 ini.

“Sekolah harus menjadi ujung terdepan layanan pendidikan dasar yang harus dijaga, agar masyarakat tidak dikecewakan. Saya tidak ingin anak-anak kita putus sekolah di tengah jalan, hanya karena tidak mampu bayar iuran sekolah. Sekalipun itu lewatnya komite sekolah, tapi rasanya tetap sama,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Umi juga mengingatkan agar para kepala sekolah unuk terus memegang teguh integritas, mboten korupsi, mboten ngapusi. Karena, jabatan karir sebagai kepala sekolah merupakan jabatan strategis, kepanjangan tangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) sekaligus ujung tombak pencapaian standar nasional pendidikan.

“Saya pastikan tidak ada kompensasi apa pun, apalagi uang atau setoran ke atas. Yang ada, kami minta bapak, ibu bekerja profesional. Lakukan terobosan dan inovasi dalam mengembangkan sekolah, termasuk strategi belajar mengajar yang efektif, produktif, sehat dan aman dari penularan COVID-19,” katanya.

Comment

Berita Lainnya