by

Sebelum Bulan Oktober, Perpres Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Diteken

-Politik, Update-dibaca 61.80Rb kali | Dibagikan 17 Kali

Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani menyebut Peraturan Presiden (Perpres) mengenai kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan segera ditanda tangani Presiden Joko Widodo

Puan tak memberi waktu pasti kapan Perpres akan diteken. Namun ia memastikan bahwa Perpres itu akan terbit sebelum periode pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla berakhir pada 20 Oktober mendatang. Meski begitu, kenaikan iuran baru akan berlaku pada 2020.

“Sudah dalam proses. Secepatnya diteken Presiden. Pelaksanaan (kenaikan) tahun depan, hanya Perpres akan dilakukan di periode ini. Harusnya sebelum Oktober sudah selesai,” kata Puan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (4 September2019).

Puan menegaskan bahwa kenaikan iuran BPJS ini adalah suatu keharusan karena kondisi BPJS Kesehatan yang terus mengalami defisit. Politisi PDI-P ini juga mengingatkan bahwa sudah lebih dari lima tahun tarif iuran BPJS belum pernah naik.

“Memang sudah waktunya dilakukan. Dan ini sudah lima tahun tidak ada kenaikan,” ujarnya.

Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengatakan rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan akan mulai berlaku pada 1 Januari 2020. Kenaikan ini untuk peserta kelas I dan II atau peserta non-penerima bantuan iuran (PBI) pemerintah pusat dan daerah.

Pekan lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani telah mengusulkan kenaikan iuran sebesar dua kali lipat. Artinya, peserta JKN kelas I yang tadinya hanya membayar Rp 80.000 per bulan harus membayar sebesar Rp 160.000. Kemudian peserta JKN kelas II membayar Rp 110.000 dari yang sebelumnya Rp 51.000.

Sebenarnya pemerintah juga mengusulkan kenaikan peserta JKN mandiri kelas III yang tadinya hanya membayar iuran sebesar Rp 25.500 harus menaikkan iuran bulanan menjadi Rp 42.000 per bulan. Dirut BPJS Kesehatan Fachmi Idris menyebut, bila iuran tidak dinaikkan, defisit BPJS Kesehatan akan tembus Rp 77,9 triliun pada 2024.

Namun, usulan itu ditolak DPR dengan alasan masih perlunya pemerintah membebani data peserta yang carut-marut.

 

 

 

 

Comment

Berita Lainnya