Menu
Media Online Terpercaya

RSUD Goeteng Taroenadibrata Purbalingga Disiapkan Jadi RS Khusus Covid-19

  • Share
Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi saat penandatanganan Persetujuan Bersama Terhadap Raperda Tentang RPJMD Tahun 2021 – 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD Acara, di Ruang Rapat DPRD, Senin (19 Juli 2021).

Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi mulai mempersiapkan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Goeteng Taroenadibrata sebagai rumah sakit darurat rujukan khusus pasien Covid-19.

“Kami sedang mempersiapkan Rumah Sakit Khusus Covid-19. Rencananya akan kami tunjuk RSUD Goeteng Taroenadibrata. Sehingga nanti pasien yang non Covid-19 akan dialihkan ke RSUD Panti Nugroho atau RS swasta yang ada,” kata Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi saat memberi sambutan dalam Rapat Paripurna DPRD Acara Persetujuan Bersama Terhadap Raperda Tentang RPJMD Tahun 2021 – 2026, di Ruang Rapat DPRD, Senin (19 Juli 2021)

Ia merinci, persiapan yang dilakukan meliputi tenaga kesehatan, termasuk sarana dan prasarana. Langkah ini perlu dilakukan mengingat tingkat keterisian atau Bed Occupancy Rate (BOR) di RSUD hampir penuh.

“Kami berharap akhir bulan Juli ini sudah siap menjadi RS Darurat Rujukan Khusus Covid-19 Kabupaten Purbalingga.

Permasalahan Kelangkaan Oksigen

Terkait stok oksigen, Bupati Tiwi menjelaskan,  di sejumlah rumah sakit di Purbalingga mulai terbatas. Hal ini juga terjadi di daerah lain dan satu sama lain saling berebut stok. Oleh karenanya, Pemkab Purbalingga akan mengupayakan kerjasama dengan pihak ketiga dengan sistem Kerjasama Operasional (KSO) dalam hal pengadaan oksigen di Kabupaten Purbalingga.

“Selama ini untuk mengatasi hal tersebut tidak cukup dengan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi maupun Pusat. Sehingga nantinya tidak ketergantungan stok oksigen dari pemerintah pusat maupun provinsi,” imbuhnya.

Terkait banyaknya jumlah kematian akibat Covid-19, diakui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) selaku tim pemulasaran dan pemakaman jenazah mulai kewalahan. Oleh karenanya masing-masing desa diminta untuk membentuk petugas pemulasaran dan pemakaman jenazah Covid-19.

“Petugas nantinya mendapatkan pelatihan dari BPBD dan Puskesmas sehingga terkaitan pemulasaran dan pemakaman tetap tidak terhambat dan sesuai protokol kesehatan,” katanya.

Terkait Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, hingga pagi (19 Juli 2021) ini belum ada perintah untuk dilakukan perpanjangan. Meski demikian Pemkab Purbalingga tengah mempersiapkan skenario pemberian Jaring Pengaman Sosial (JPS) jika nanti PPKM Darurat diperpanjang.

“Pemkab Purbalingga sudah mempersiapkan skenario pemberian Jaring Pengaman Sosial (JPS) bagi komunitas/masyarakat yang terdampak Covid-19,” katanya.

Seperti yang diketahui per 18 Juli 2021 kasus aktif Covid-19 di Kabupaten Purbalingga mencapai 3063 orang. Sebanyak 2846 orang pasien diantaranya menjalani isolasi mandiri, dan 217 pasien dirawat di beberapa rumah sakit di Purbalingga

 

 

  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *