Menu
Media Online Terpercaya

Raperda APBD Purbalingga 2022 Disetujui pemkab dan DPRD

  • Share
Ketua Banggar DPRD, Bambang Irawan menandatangi dokumen
Ketua Banggar DPRD, Bambang Irawan menandatangi dokumen

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purbalingga menyetujui bersama Raperda APBD Tahun Anggaran 2022, dalam Rapat Paripurna di ruang rapat DPRD. Kamis (18 November 2021)

Hasil pembahasan Badan Anggaran (Banggar) ditentukan RAPBD Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 sebesar Rp 2.082.670.478.000.

“Pendapatan daerah sebesar Rp 2.020.295.478.000 dan BELANJA DAERAH sebesar Rp 2.077.807.978.000,” kata Ketua Banggar DPRD, Bambang Irawan dalam dokumen laporannya.

Sedangkan defisit sebesar Rp 57.512.500.000 akan ditutup dengan Pembiayaan Netto dari Pembiayaan Daerah. Lebih rinci penganggaran Pendapatan Daerah juga terdiri atas beberapa kelompok.

“Diantaranya, Bagian Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 285.220.904.000, Bagian Pendapatan Transfer sebesar Rp. 1.719.087.824.000, Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp 15.986.750.000,” lanjutnya.

Sedangkan penganggaran jumlah pendapatan dari Bagian PAD didalamnya terdiri dari beberapa sumber. Diantaranya Hasil Pajak Daerah sebesar Rp 60.501.110.000, Hasil Retribusi Daerah sebesar Rp 13.778.461.000, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp 17.956.312.000, dan Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp 192.985.021.000,-

Ketua Banggar berpesan, banyaknya perda tentang retribusi membuat tumpang tindihnya aturan dalam pelaksanaan di lapangan. Hal ini tentunya dapat membuat upaya dalam meningkatkan PAD menjadi tidak maksimal.

“Untuk itu Pemerintah Daerah untuk mengkaji ulang perda – perda tentang retribusi dan menyederhanakan menjadi 3 Perda Retribusi yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan tertentu,” ungkapnya.

Bupati Purbalingga, Dyah Hayuning Pratiwi menyampaikan, penyusunan Raperda APBD 2022 telah diawali dengan penyusunan KUA-PPAS yang telah disepakati bersama oleh eksekutif dan legislatif pada tanggal 15 oktober 2021. Selanjutnya dilaksanakan penyerahan rancangan Perda tentang RAPBD 2022 pada tanggal 8 november 2021.

“Syukur alhamdulillah, Raperda tentang  APBD tahun 2022 telah kita sepakati bersama dengan tepat waktu dan sesuai jadwal yang ditetapkan,” kata Bupati.

Selanjutnya, Raperda APBD 2022 yang disetujui ini akan disampaikan kepada gubernur untuk mendapatkan evaluasi.  Ia berharap Raperda yang telah disepakati ini dapat segera ditetapkan menjadi peraturan daerah, sehingga kegiatan-kegiatan yang direncanakan dapat direalisasikan tepat waktu.

 

Ketua Banggar DPRD, Bambang Irawan menandatangi dokumen

  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *