Rampung, Persoalan Program Kotaku Kelurahan Kandanggampang yang Diprotes Warga

By: On: Dibaca: 64,112x
Rampung, Persoalan Program Kotaku Kelurahan Kandanggampang yang Diprotes Warga

Baca Juga : Melalui Program Kotaku, Tahun 2019  Kandanggampang Ditargetkan Sudah Tidak Kumuh

Persoalan program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di Kelurahan Kandanggampang yang dikerjakan oleh Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Mawar Merah dan sempat diprotes warga telah selasai.

Baca Juga : Program Kotaku Kelurahan Kandanggampang Diprotes Warga

Proses musyawarah untuk mufakat itu dilaksanakan, di balai pertemuan warga Kelurahan Kandanggampang, Jumat kemarin (13 September 2019)

Koordinator BKM Mawar Merah Heru Prasetya mengungkapkan, sesuai tujuan program ini, untuk dapat meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan guna mendukung mewujudkan permukiman perkotaan yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan dapat terwujud. Maka kegiatan Kotaku ini terus berjalan.

“Pertama, program Kotaku di Kelurahan Kandanggampang tetap harus dijalankan hingga tuntas. Kedua, dilaksanakan penyegaran kepengurusan BKM dan Unit Pelaksana (UP) lapangan, keuangan, sosial. Namun, untuk koordinator BKMnya masih tetap. Pergantian kepengurusan antar waktu ini hingga bulan Desember 2019 saja. Setelah itu diadakan pemilihan umum BKM secara langsung di bulan Januari 2020. Karena kepengurusan BKM akan berakhir bulan Desember tahun ini, “ungkapnya, Minggu (15 September 2019).

Heru menambahkan, sebenarnya semua yang dituduhkan oleh masyarakat tentang sorotan ketidak transparan pekerjaan oleh BKM Mawar Merah tidak benar. Semua tahapan-tahapan telah dilaksanakan.

“Misalnya, masyarakat menyoroti tentang sosialisasi program, kita sudah melakukan sosialisasi sebelum penyusunan progam, kita mengundang semua ketua RT, RW dan tokoh masyarakat. Kita terus menerus melakukan sosialisasi kok,” ungkapnya

Ia menegaskan, sosialisasi, koordianasi dan edukasi program Kotaku menjadi tanggungjawab semua elemen. Diawali dari sosialilasi BKM kepada ketua RT, RW dan tokoh masyarakat, kemudian secara berjenjang kebawah ketua RT, RW dan tokoh masyarakat mempunyai kewajiban memberikan dan melakukan sosialisasi, koordianasi dan edukasi program Kotaku kepada masyarakat secara luas.

“Menyoal transparansi kegiatan, sebenarnya dari awal masyarakat wajib ikut berpartisipasi dalam pengawasan pekerjaan Kotaku. Boleh dan wajib kok, kami mengapresiasi kepedulian masyarakat. Kami persilahkan untuk mengawasi atau bertanya tentang program-progam dan pekerjaan Kotaku oleh BKM Mawar Merah,” tegasnya

Hal senada diungkapkan Fasilitator Pendamping Kotaku Kelurahan (FasKel) Kandangampang, Sigit Santosa. Dikatakan, program Kotaku merupakan upaya strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh di Indonesia.

“Untuk kepengurusan BKM yang diminta ada penyegaran oleh masyarakat. Intinya bisa saja, namun ini merupakan kejadian luar biasa. Waktu pengabdiannya juga sama seperti yang dulu, menyelesaikan hingga bulan Desember 2019 saja, kemudian di tahun 2020 harus digelar pemilihan umum BKM untuk memilih pengurus tiga tahun kedepan,’ ungkap Sigit

Ia menambahkan, 19 paket kegiatan pekerjaan Kotaku telah didukung anggaran pembiayaan dan pelaksanaannya harus tuntas pada tahun ini.

“Ya, boleh ada penyegaran pengurus BKM tapi paket-paket pekerjaan yang telah disusun tidak bolah dihentikan. Karena kalau dihentikan, anggaran pembiayaan itu tidak terserap dan harus dikembalikan ke kas negara,” tegas Sigit.

Sebelumnya saat pertemuan BKM dengan Masyarakat, Lurah Kandanggampang, Darni mengungkapkan, melalui program Kotaku, implementasi percepatan penanganan kumuh dilakukan dengan pengelolaan serta pencegahan timbulnya permukiman kumuh baru, dengan kegiatan-kegiatan pada entitas Kelurahan, serta kawasan dan Kabupaten.

“Intinya, masyarakat mendukung program paket pekerjaan Kotaku yang dikerjakan oleh BKM Mawar Merah, cuma ada sedikit kebuntuan koordinasi saja. Musyawarah berjalan lancar. Tetap, tetap berjalan. Program BKM ini juga untuk kepentingan masyarakat kita sendiri,” tuturnya

Ketua RT 03 RW 02, Djamroni mengaku puas dan bisa menerima hasil keputusan musyawah bersama BKM yang dihadiri oleh Lurah sebagai pembina program Kotaku wilayah kelurahan, Camat sebagai pembina wilayah Kecamatan, dan para FasKel Kotaku.

“Ini yang kami inginkan, masyarakat harus terlibat secara aktif. Karena anggarannya tidak sedikit. 1 Miliar, itu banyak lho. Setelah pekerjaan-pekerjaan ini selesai semoga dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara luas,” tuturya

Lukman, warga RT 04 RW 05 juga mengungkapkan hal senada. Program Kotaku ini harus terus dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala guna memastikan ketepatan kualitas dan sasaran kegiatan, sehingga dapat membantu percepatan penanganan permukiman kumuh.

“Kandanggampang itu bisa dikatakan jantungnya Kabupaten Purbalingga. Harusnya wilayah ini tidak kumuh dan dapat dibanggakan. Apalagi anggaran Kotaku Rp 1 Miliar, bisa mengubah wajah menjadi elok dan sehat tanpa kumuh. Jika pelaksanaannya benar, tak menutup kemungkinan bisa juga jadi rujukan wilayah lain untuk wilayah lain penerima program Kotaku,” ungkapnya,

Untuk diketahui, sesuai Surat Keputusan Bupati Purbalingga Nomer 643/351 tahun 2014 tentang lingkungan perumahan dan pemukiman kumuh di Kabupaten Purbalingga  di Kelurahan Kandanggampang terdapat 10,78 Hektar luasan kriteria kumuh ringan. Hingga tahun 2019 telah menyusut dan tersisa sekira, 3,37%

No Responses

Leave a Reply

error: Content is protected !!